Anak Bupati Pelalawan yang Disebut Terpapar Asap Ganja Berujung Rehabilitasi, Anak Petinggi Parpol Dicurigai

RIAU, DISWAY.ID - Sejumlah elite politik, selebritas media sosial, hingga anak penguasa daerah di Riau salah satunya inisial AF anak Bupati Pelalawan terseret kasus narkoba.

BNN menyebut AF diduga terpapar asap ganja.

Sorotan utama tertuju pada sosok pemuda berusia 22 tahun berinisial FZR, yang diduga kuat merupakan Bendahara DPD PAN Kabupaten Pelalawan. 

Pemuda ini tidak sekadar ikut terjaring, namun dituding sebagai pemilik dari "barang haram" yang ditemukan di lokasi.

BACA JUGA:Resmi Jabat Pj Sekda KBB, Eriska Diminta Bupati Jeje Jaga Ritme Birokrasi

Petugas menyita barang bukti yang cukup mencengangkan berupa 9,86 gram ganja kering serta cairan Etomidate seberat 7,76 gram yang diduga dibawa oleh sang politisi muda.

Keterlibatan FZR dikuliti habis dalam rilis pers bersama yang digelar di Aula Zapin pada Selasa 26 Mei 2026 kemarin. 

Di hadapan awak media, Kepala BNNK Pekanbaru Kombes Wawan, Kapolresta Pekanbaru Muharman Arta, dan Kasat Narkoba Noki Loviko menunjukkan keseriusan aparat. 

BACA JUGA:New Zone Medan Jadi Sorotan, Gerakan Hajar THM Narkoba Ala Bareskrim Polri Kian Masif

Mereka menegaskan bahwa hukum akan berjalan tegak tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melanggar pidana narkotika.

Wawan menjelaskan bahwa FZR dipastikan langsung masuk ke tahap penyidikan formal dan tidak bisa sekadar melenggang ke tempat rehabilitasi. Langkah tegas ini diambil karena berat barang bukti ganja yang dikuasainya telah melampaui batas toleransi rehabilitasi. 

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, batas maksimal untuk rehabilitasi langsung adalah 5 gram, sementara FZR mengantongi hampir dua kali lipat dari jumlah tersebut.

Di sisi lain, nasib berbeda dialami oleh belasan pengunjung lain yang ikut terciduk dalam penggerebekan malam kelabu itu.

BACA JUGA:Fakta Mengejutkan! 16 Begal Dibekuk Polda Metro Jaya Ternyata Gunakan Hasil Kejahatan untuk Narkoba

Proses hukum terhadap mereka sengaja dipisahkan oleh penyidik, disesuaikan dengan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing di lapangan.