JAKARTA, KOMPAS — Tekanan terhadap pasar keuangan domestik semakin terlihat seiring melemahnya minat investor terhadap Surat Utang Negara atau SUN. Arus modal asing cenderung keluar seiring kekhawatiran terhadap arah fiskal domestik. Sementara itu, ketahanan eksternal Indonesia semakin rapuh dalam menghadapi tekanan global.
Sinyal melemahnya minat investor itu tercermin dari hasil lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk pada 19 Mei 2026 yang mencatat penawaran masuk terendah sepanjang tahun ini, yakni hanya Rp 18,79 triliun. Padahal, pada lelang perdana awal tahun, nilai penawaran sempat mencapai Rp 55,26 triliun.
Pada akhirnya, pemerintah hanya memenangkan Rp 12 triliun dari total delapan seri yang ditawarkan. Itu terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan Project-Based Sukuk (PBS).
Pelemahan minat investor terjadi seiring kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang kini mendekati level 6,8 persen. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat yield awal tahun yang berada di kisaran 6,1 persen.
Kenaikan imbal hasil pada dasarnya menunjukkan bahwa investor meminta kompensasi lebih tinggi untuk memegang surat utang pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, risiko aset domestik mulai dipersepsikan meningkat.
Tekanan di pasar obligasi domestik juga tidak berdiri sendiri. Dari sisi eksternal, Bank Indonesia mencatat, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I-2026 mengalami defisit 9,1 miliar dolar AS, berbalik tajam dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih surplus 6,2 miliar dolar AS. Defisit itu menjadi yang terdalam dalam setidaknya lima tahun terakhir.
Kondisi itu dipicu oleh kombinasi defisit transaksi berjalan dan keluarnya aliran modal asing (outflow) dari pasar keuangan domestik. Artinya, bukan hanya pasokan devisa dari perdagangan yang melemah, investor asing juga mulai mengurangi eksposurnya terhadap aset keuangan Indonesia. Situasi tersebut memperbesar tekanan terhadap rupiah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, defisit NPI berpotensi menggerus cadangan devisa yang digunakan untuk menstabilkan nilai tukar. Dalam jangka pendek, kondisi itu dapat meningkatkan biaya impor dan menekan rupiah.
Dalam jangka panjang, tekanan tersebut berisiko merambat menjadi inflasi yang lebih tinggi, suku bunga yang tetap ketat, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi.
“Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung pada aliran modal asing untuk menjaga keseimbangan eksternal,” ujar Josua saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Menurut dia, derasnya arus keluar modal tidak bisa dilepaskan dari tingginya ketidakpastian global dan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap tata kelola fiskal serta kepastian berusaha di Indonesia.
Kombinasi lemahnya minat investor pada lelang SUN, meningkatnya tekanan eksternal, dan dalamnya defisit NPI menunjukkan bahwa ruang stabilitas ekonomi Indonesia semakin menyempit.
Dalam situasi seperti itu, pasar tidak hanya melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga, tetapi juga seberapa kredibel pemerintah dan bank sentral bisa menjaga keseimbangan fiskal, stabilitas rupiah, dan kepercayaan investor secara bersamaan.
Kerentanan eksternal Indonesia juga tercermin dalam proyeksi Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Dalam laporan terbarunya, lembaga riset ekonomi kawasan itu memperkirakan bahwa defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi 1,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026 dan meningkat menjadi 2,1 persen pada tahun berikutnya.
Di pasar obligasi domestik, tekanan datang dari berbagai arah sekaligus. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen memang diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan menarik aliran modal. Namun, di sisi lain, pengetatan moneter ini justru meningkatkan biaya dana dan mendorong investor untuk meminta imbal hasil lebih tinggi.
Pada saat bersamaan, pasar juga mengantisipasi arah suku bunga Amerika Serikat yang diperkirakan tetap tinggi. Imbal hasil obligasi pemerintah AS pun menjadi semakin menarik dibandingkan aset negara berkembang.
Portofolio Manager Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi mengatakan, investor saat ini cenderung bersikap hati-hati. “Terutama karena kenaikan suku bunga terjadi di tengah tekanan rupiah dan kekhawatiran fiskal,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), Salvian Fernando, menilai pemerintah perlu lebih fleksibel dalam strategi penerbitan surat utang.
Menurut dia, memperbesar porsi obligasi tenor pendek dan menengah dapat menjadi strategi jangka pendek untuk mengurangi tekanan imbal hasil. “Namun, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan struktur jatuh tempo utang agar risiko refinancing di masa depan tidak meningkat terlalu besar,” katanya.
Bank Indonesia sendiri mulai bergerak lebih agresif menjaga stabilitas pasar obligasi. Sebelumnya diberitakan, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, bank sentral terus melakukan pembelian SBN di pasar untuk menjaga yield agar tidak melonjak tajam.
“Kita juga sudah melakukan pembelian SBN untuk mendorong likuiditas dan menjaga yield supaya tidak meningkat tajam,” ujarnya.
Sepanjang tahun berjalan hingga 19 Mei 2026, BI tercatat telah membeli SBN sebesar Rp 140,57 triliun. Sebagian besar transaksi itu dilakukan melalui pasar sekunder.
Sementara itu, pemerintah menilai kondisi pasar surat utang domestik masih relatif terkendali. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, yield SBN saat ini masih berada dalam kisaran asumsi fiskal pemerintah.
Menurut dia, bila investor benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap fiskal Indonesia, lonjakan yield seharusnya jauh lebih ekstrem.
“Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor. Kelihatan dari yield. Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yield akan melonjak,” katanya di sela Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5/2026).
