JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas memastikan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) dilakukan di atas lahan milik negara.
“Pembangunan Yon TP dilakukan pada lahan milik TNI dan atau lahan milik negara atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi terkait,” ujar Nas kepada Kompas.com, Kamis (28/5/2026).
Karena itu, TNI membantah tudingan yang menyebut pembangunan Yon TP dilakukan dengan menyerobot lahan milik warga.
Adapun TNI Angkatan Darat (AD) menargetkan mempunyai 750 satuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Baca juga: Anggota DPR Tegaskan Penanganan Begal Wewenang Polri, Pelibatan TNI Harus Berdasar Hukum
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, satuan-satuan tersebut terdiri dari batalion teritorial pembangunan (YTP) hingga satuan bantuan tempur dan administrasi.
“Adapun ke depan, konsep pembangunan ini merupakan bagian dari desain besar pembentukan kekuatan di tingkat kabupaten/kota, dengan rencana sekitar 750 satuan yang terdiri dari 593 YTP serta 157 satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi,” ungkap Donny saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026).
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menargetkan membangun 150 Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) dalam setiap tahun.
“Dan rencana setiap tahun akan dibangun 150 Batalyon Teritorial Pembangunan,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Baca juga: Saat Soeharto Berpesan “Ojo Dipateni” Usai Penangkapan Xanana Gusmao
Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bahwa ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten hingga banyaknya begal dan kriminalitas di pelbagai tempat turut menjadi alasan pemerintah membentuk 750 batalion baru sampai 2029 baru.
“Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Sjafrie menjelaskan, setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di daerah yang diambilnya sebagai contoh itu, begal dan kriminal seketika hilang di atas 50 persen dari daerah itu.
Sebab, kata dia, tugas batalion teritorial pembangunan termasuk melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan.
"Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali. Ini yang yang berkaitan dengan kriminalitas," jelasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
