Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menilai pertemuan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dengan penjual dan platform marketplace menjadi langkah positif untuk membangun ekosistem e-commerce yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan.
Budi mengatakan forum dialog tersebut membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah, platform digital, dan para seller dalam membahas berbagai tantangan industri perdagangan elektronik.
“Kami melihat pertemuan kemarin sebagai langkah yang baik karena membuka ruang dialog langsung antara pemerintah, platform, dan para seller,” ujar Budi Primawan saat dihubungi Warta Ekonomi, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, ekosistem e-commerce dibangun oleh banyak pihak yang saling terhubung, mulai dari UMKM, penjual, konsumen, pemerintah, layanan logistik, pembayaran digital, hingga platform marketplace.
Dalam diskusi tersebut, kata Budi, seluruh pihak memiliki perhatian yang sama untuk menjaga pertumbuhan UMKM, melindungi konsumen, serta memastikan ekosistem digital nasional tetap sehat dan kompetitif.
Ia menilai isu biaya layanan yang selama ini menjadi perhatian penjual perlu dilihat secara menyeluruh karena platform juga menghadapi tantangan besar dalam menjalankan operasional bisnis digital.
“Terkait biaya layanan misalnya, ini memang sering menjadi perhatian seller. Tapi di sisi lain, platform juga terus melakukan investasi besar untuk teknologi, keamanan sistem, customer service, promosi, subsidi ongkir, sampai menjaga traffic dan transaksi agar seller tetap bisa berjualan dan menjangkau pasar lebih luas,” jelasnya.
Karena itu, idEA menilai hal terpenting saat ini adalah mencari titik keseimbangan antara perlindungan UMKM dan keberlanjutan industri digital nasional.
Baca Juga: Platform E-Commerce Mulai Kejar Untung, Konsumen Terancam Kena Dampak
Baca Juga: Rhenald Kasali Bongkar Penyebab Seller Ramai-Ramai Mau Tinggalkan Marketplace
Budi menegaskan regulasi tetap diperlukan mengingat industri digital berkembang sangat cepat. Namun, pendekatan kebijakan dinilai harus adaptif dan mempertimbangkan kondisi di lapangan agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital.
“Regulasi tentu diperlukan, apalagi industri digital berkembang sangat cepat. Namun pendekatannya idealnya tetap adaptif, komunikatif, dan mempertimbangkan kondisi di lapangan supaya tujuan melindungi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital bisa berjalan beriringan,” katanya.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah, platform, dan pelaku usaha dapat terus dilakukan secara rutin agar kebijakan yang lahir benar-benar mampu memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem e-commerce Indonesia.
Menteri Perdagangan Budi Santoso atau yang kerap disapa Busan, pada Selasa (26/5/2026), telah melakukan pertemuan dengan para penjual dan perwakilan platform marketplace guna menindaklanjuti berbagai persoalan terkait biaya administrasi di platform marketplace yang dinilai memberatkan penjual dan pembeli.
Terkait hal tersebut, Mendag Busan mengatakan pihaknya akan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Baca Juga: UMKM Mulai Kabur dari Marketplace, Kemendag Bakal Revisi Aturan
Baca Juga: Komdigi Ancam Marketplace Nakal dengan Denda hingga Blokir Akses
Saat ini, revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 telah memasuki tahap harmonisasi regulasi dengan melibatkan para perwakilan platform marketplace dan penjual dalam proses penyusunannya.
“Kami harapkan sinergi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merancang rencana aksi implementasi revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023,” ujarnya dalam pertemuan dengan para seller dan perwakilan platform marketplace di Kantor Kemendag, Selasa (26/5/2026).
