Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang membuka ruang impor minyak mentah dilakukan langsung oleh badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan layanan umum (BLU) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26/2026 dinilai berpotensi mengubah peta pengadaan energi nasional, sekaligus mengurangi dominasi Pertamina dalam rantai impor minyak mentah nasional.
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai penerbitan Perpres No. 26/2026 menjadi langkah mendesak untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah terus menurunnya produksi minyak domestik dan tingginya kebutuhan minyak mentah untuk kilang dalam negeri.
“Menurut saya cukup mendesak dalam mencari solusi mengamankan import crude [minyak mentah] yang krusial bagi ketahanan energi kita,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (28/5/2026)
Menurutnya, keterlibatan BLU dalam impor minyak mentah dapat menciptakan fleksibilitas baru dalam pengadaan energi nasional karena tanggung jawab impor tidak lagi sepenuhnya berada di tangan Pertamina.
“Paling tidak Pertamina harus mengambil hikmah atas kebijakan ini, bahwa tanggung jawab impor bukan monopoli Pertamina. Share beban tanggung jawab kepada BLU juga,” sebutnya.
Hadi menilai skema baru tersebut berpotensi menciptakan kompetisi yang lebih sehat antara Pertamina dan BLU. Dengan demikian, proses pengadaan minyak menjadi lebih cepat dan efisien di tengah ketatnya persaingan global mendapatkan pasokan minyak mentah.
Baca Juga
- Impor Minyak Mentah Bisa Lewat BLU, Aspermigas Desak Transparansi
- Pemerintah Mau Terbitkan Aturan Diversifikasi Impor Minyak, Begini Respons Pertamina
- ESDM Ungkap Keuntungan Implementasi B50, Berlaku Mulai 1 Juli 2026
Tata kelola anyar itu dia sebut juga dapat memperbesar peluang Indonesia memperoleh pasokan minyak mentah dari lebih banyak negara pemasok strategis, termasuk Amerika Serikat dan Rusia.
Dia menyebut impor minyak dari Amerika Serikat menjadi opsi yang cukup baik untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari Timur Tengah yang saat ini masih dibayangi konflik geopolitik.
Namun, dia berpandangan impor dari Negeri Paman Sam memiliki tantangan berupa biaya logistik yang lebih tinggi. Di sisi lain, Hadi mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati jika membuka impor minyak dari Rusia karena negara tersebut masih berada dalam daftar target sanksi Amerika Serikat.
Menurut dia, Pertamina memiliki keterikatan tertentu dengan pasar keuangan Amerika Serikat karena pernah menerbitkan obligasi global atau Pertamina Bond di AS. Salah satu klausul dari penerbitan obligasi tersebut berkaitan dengan pembatasan perdagangan dengan negara dalam daftar sanksi.
“Nah mungkin BLU ini yang relatif baru dibentuk bisa mengisi celah,” sebutnya.
Kendati demikian, Hadi menilai kebijakan impor yang lebih fleksibel tetap menyimpan risiko apabila tidak dibarengi pengawasan ketat, terutama terkait transparansi harga, kualitas minyak mentah, hingga pemilihan pemasok.
Untuk itu, dia menekankan seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka agar tidak memunculkan persoalan tata kelola baru. “Selama dilakukan dengan tender terbuka dan transparan, saya pikir penentuan harga, spesifikasi minyak mentah dan pilihan pemasok yang andal bisa diperoleh dengan kondisi terbaik,” harap Hadi.
Di sisi lain, dia mengakui kebijakan fleksibilitas impor migas ini dapat membuat Indonesia makin bergantung pada impor minyak dalam jangka pendek. Pasalnya, kebutuhan minyak mentah nasional masih jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi domestik.
Hadi menjelaskan kebutuhan minyak mentah untuk kilang domestik saat ini mencapai sekitar 1,8 juta barel per hari, sementara produksi minyak nasional baru berada di kisaran 600.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 1,2 juta barel per hari.
“Untuk jangka pendek tidak realistis mengurangi impor. Bisnis migas itu jangka panjang, butuh fast track project 10 sampai 15 tahun seperti Guyana,” sebutnya.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah segera mempercepat eksplorasi migas secara masif guna meningkatkan lifting nasional. Menurutnya, Indonesia perlu mencontoh keberhasilan Guyana yang mampu meningkatkan produksi minyak dari nol menjadi sekitar 1,1 juta barel per hari dalam waktu sekitar 10 hingga 15 tahun melalui program eksplorasi agresif.
“Eksplorasi yang masif di 68 unexplored basin dengan fokus ke enam sweet spot yang sudah diidentifikasi Kementerian ESDM untuk menggalakkan roadmap giant discovery,” tegasnya.
Selain dari sisi hulu, Hadi juga menilai penguatan ketahanan energi perlu dilakukan melalui transformasi sektor hilir, mulai dari konversi BBM ke gas, penggunaan kendaraan listrik, hingga pengalihan pembangkit diesel menjadi pembangkit berbasis gas melalui pembangunan infrastruktur gas secara besar-besaran.
