jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli merasa heran masalah kurban Rp100 miliar dari Presiden RI Prabowo Subianto yang memakai APBN tak diketahui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (28/5).
BACA JUGA: Ramai Kritikan Anggaran Kurban Prabowo Pakai APBN, Ketua Komisi III Beri Pembelaan
Sebab, kata Guntur, sekelas bendahara negara bisa tidak tahu kurban Rp100 miliar dari Presiden Prabowo.
Dia berharap persoalan kurban tidak seperti perkara pembelian puluhan ribu motor listrik buat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA: Pengamat Nilai Serangan Digital ke Prabowo Bukan Kritik Biasa
"Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," ujarnya.
Toh, kata Guntur, kurban dalam ajaran Islam menjadi urusan pribadi dan seseorang menanggungnya memakai harta sendiri.
BACA JUGA: 450 KK di Tanjungpinang Terima Daging Kurban dari Presiden Prabowo
"APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN itu harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim, dan nonmuslim," lanjutnya.
Guntur menyebutkan secara fikih kurban dengan uang rakyat tetapi nama pribadi Presiden RI menjadi kontradiksi yang tidak bisa dibela dengan alasan apa pun.
Dia mengatakan Wamensesneg Juri Ardianto mencoba menyelamatkan situasi dengan menyebut kurban dari Presiden RI sebagai bantuan kemasyarakatan.
"Namun, di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan. Ingat ya, bantuan sosial, bansos bukan kurban. Kurban bukan bansos, bantuan sosial," ungkapnya.
Guntur melanjutkan kurban Rp100 militar dari Presiden RI secara mendadar juga bertabrakan dengan status Kepala Negara milik semua warga lintas agama dan keyakinan.
Dia mengatakan saat negara mengalokasikan dana publik untuk ritual satu agama, muncul pertanyaan tak terhindarkan.
Misalnya, kata dia, kemungkinan penyaluran sapi saat perayaan natal atau pemberian babi ketika galungan.
"Jangan sampai ada penilaian Presiden pilih kasih tidak adil bahkan diskriminatif," ungkap Guntur.
Dia mengatakan Indonesia bukan milik satu umat atau satu agama, sedangkan APBN bukan kas masjid.
"Kita harus hati-hati bila terkait dengan dana publik, dengan dana rakyat," ujarnya. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
