Jakarta (ANTARA) - Netra Bakti Indonesia (NBI) menilai Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah program paling mulia dari Presiden Prabowo - Wapres Gibran dan akan menjadi program "raksasa" yang berhasil jika terdapat beberapa hal bisa dibenahi secara radikal.
Ketua Umum Netra Bakti Indonesia Khalilur Abdullah Sahlawiy mengaku mendukung MBG karena program sesuai dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan nyata rakyat.
"Namun dukungan tersebut bukan berarti membiarkan penyimpangan. Justru karena mendukung Presiden, kami merasa wajib menyampaikan kritik agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik semakin terkikis," kata pria yang akrab disapa Gus Lilur tersebut dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, dirinya menekankan program MBG harus "bersih", yakni anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya.
Ditegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawahnya.
Baca juga: Wamendukbangga: MBG 3B digencarkan untuk cegah stunting
Menurut dia, MBG akan menjadi program "raksasa" yang berhasil jika tiga hal dibenahi secara radikal, yakni tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan.
Ia menilai Presiden harus mendapat informasi jujur bahwa persoalan MBG bukan pada gagasan, melainkan pada mata rantai pelaksana yang terlalu panjang dan membuka ruang rente.
Dirinya berpendapat MBG seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin.
Tetapi, sambung dia, ketika anggaran makan dipotong, dapur tidak layak tetap beroperasi, hingga pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.
“MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek 'bancakan'. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” ucap dia.
Baca juga: BGN: Dasbor "Reviu Menu MBG" dapat diakses publik per Juni 2026
Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis.
Dikatakan, bahwa idealnya negara yang membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengelolanya secara langsung melalui Badan Gizi Nasional (BGN), tanpa harus mencari pihak ketiga.
Dengan begitu, lanjut dia, anggaran negara tidak habis untuk membayar struktur sewa, lisensi, margin, dan mata rantai bisnis yang berlapis-lapis.
Sedekat mungkin
Selain itu, ia juga mengusulkan agar model pengelolaan SPPG bisa sedekat mungkin dengan sekolah.
Pemerintah dapat membangun dapur dan kantin sekolah, lalu melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, guru, wali murid, puskesmas, ahli gizi, pemerintah daerah, dan aparat pengawas.
Baca juga: Wamendukbangga naik motor distribusikan MBG 3B di Tanjungpinang
Melalui model tersebut, dia mengatakan pengawasan bisa menjadi lebih dekat, tanggung jawab lebih jelas, dan makanan bisa disajikan lebih segar.
“Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden,” ujarnya.
Gus Lilur menyebut dapur sekolah dan kantin sekolah akan membuat rantai kendali lebih pendek, pengawasan lebih mudah, dan tanggung jawab moral lebih kuat.
Hal itu, kata dia, karena sekolah mengetahui jumlah siswa, kondisi siswa, jadwal belajar, kebutuhan khusus anak, serta dapat langsung menerima komplain dari guru dan orang tua jika makanan tidak layak.
Dirinya pun mengusulkan agar pemerintah memulai perubahan model tersebut melalui proyek percontohan nasional, yakni satu kabupaten/kota di setiap provinsi dijadikan contoh pengelolaan MBG berbasis dapur dan kantin sekolah atau SPPG milik negara yang dikelola langsung BGN.
Baca juga: BGN: Sedikitnya 5 kasus teridentifikasi penipuan jual-beli titik SPPG
Setelah terbukti lebih aman, efisien, transparan, dan disukai siswa, sambung dia, model tersebut dapat diperluas secara bertahap.
“Presiden Prabowo ingin memberi makan anak-anak Indonesia, maka jangan biarkan niat besar itu dibajak oleh oknum,” ungkap Gus Lilur menegaskan.
Ketua Umum Netra Bakti Indonesia Khalilur Abdullah Sahlawiy mengaku mendukung MBG karena program sesuai dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan nyata rakyat.
"Namun dukungan tersebut bukan berarti membiarkan penyimpangan. Justru karena mendukung Presiden, kami merasa wajib menyampaikan kritik agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik semakin terkikis," kata pria yang akrab disapa Gus Lilur tersebut dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, dirinya menekankan program MBG harus "bersih", yakni anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya.
Ditegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawahnya.
Baca juga: Wamendukbangga: MBG 3B digencarkan untuk cegah stunting
Menurut dia, MBG akan menjadi program "raksasa" yang berhasil jika tiga hal dibenahi secara radikal, yakni tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan.
Ia menilai Presiden harus mendapat informasi jujur bahwa persoalan MBG bukan pada gagasan, melainkan pada mata rantai pelaksana yang terlalu panjang dan membuka ruang rente.
Dirinya berpendapat MBG seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin.
Tetapi, sambung dia, ketika anggaran makan dipotong, dapur tidak layak tetap beroperasi, hingga pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.
“MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek 'bancakan'. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” ucap dia.
Baca juga: BGN: Dasbor "Reviu Menu MBG" dapat diakses publik per Juni 2026
Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis.
Dikatakan, bahwa idealnya negara yang membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengelolanya secara langsung melalui Badan Gizi Nasional (BGN), tanpa harus mencari pihak ketiga.
Dengan begitu, lanjut dia, anggaran negara tidak habis untuk membayar struktur sewa, lisensi, margin, dan mata rantai bisnis yang berlapis-lapis.
Sedekat mungkin
Selain itu, ia juga mengusulkan agar model pengelolaan SPPG bisa sedekat mungkin dengan sekolah.
Pemerintah dapat membangun dapur dan kantin sekolah, lalu melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, guru, wali murid, puskesmas, ahli gizi, pemerintah daerah, dan aparat pengawas.
Baca juga: Wamendukbangga naik motor distribusikan MBG 3B di Tanjungpinang
Melalui model tersebut, dia mengatakan pengawasan bisa menjadi lebih dekat, tanggung jawab lebih jelas, dan makanan bisa disajikan lebih segar.
“Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden,” ujarnya.
Gus Lilur menyebut dapur sekolah dan kantin sekolah akan membuat rantai kendali lebih pendek, pengawasan lebih mudah, dan tanggung jawab moral lebih kuat.
Hal itu, kata dia, karena sekolah mengetahui jumlah siswa, kondisi siswa, jadwal belajar, kebutuhan khusus anak, serta dapat langsung menerima komplain dari guru dan orang tua jika makanan tidak layak.
Dirinya pun mengusulkan agar pemerintah memulai perubahan model tersebut melalui proyek percontohan nasional, yakni satu kabupaten/kota di setiap provinsi dijadikan contoh pengelolaan MBG berbasis dapur dan kantin sekolah atau SPPG milik negara yang dikelola langsung BGN.
Baca juga: BGN: Sedikitnya 5 kasus teridentifikasi penipuan jual-beli titik SPPG
Setelah terbukti lebih aman, efisien, transparan, dan disukai siswa, sambung dia, model tersebut dapat diperluas secara bertahap.
“Presiden Prabowo ingin memberi makan anak-anak Indonesia, maka jangan biarkan niat besar itu dibajak oleh oknum,” ungkap Gus Lilur menegaskan.
