Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan hasil efisiensi operasional pemerintah dari fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rini menegaskan kebijakan fleksibilitas kerja bukan semata-mata terkait pengaturan lokasi kerja ASN, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Jumat (29/5/2026).
Hasil evaluasi mencatat capaian efisiensi yang signifikan. Perjalanan dinas dapat diefisiensikan sebesar Rp1,95 triliun, utilitas pemerintah dihemat Rp65,6 miliar, dan tercatat kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi proses birokrasi. seperti diketahui, pemerintah telah membatasi perjalanan dinas ASN hingga 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri.
Pada saat yang sama, kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Sebanyak 95% layanan publik tetap stabil atau bahkan meningkat selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, kepuasan masyarakat terjaga, dan seluruh pengaduan publik tetap tertangani melalui kanal resmi.
Rini menegaskan transformasi budaya kerja perlu ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah. Fondasi ini menjadi prasyarat birokrasi yang terintegrasi, tidak silo, dan tepercaya.
Dalam rapat mengenai transformasi budaya kerja ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan pemerintah akan memperpanjang kebijakan WFH ASN hingga dua bulan ke depan, atau hingga akhir Juli 2026.
Airlangga memastikan, pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dari hasil evaluasi 2 bulan, kebijakan itu membuahkan hasil dengan makin menurunnya konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite.
"Terjadi penurunan penggunaan pertalite di bulan April mendekati 9%. Jadi hasilnya cukup baik," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
