Bahasa tampaknya menjadi instrumen yang kerap digunakan Presiden Prabowo Subianto saat berdiplomasi dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, ia bahkan menjanjikan pengajaran bahasa ibu kedua negara itu di sekolah-sekolah di Indonesia.
Dalam kunjungan kenegaraan keempat untuk menemui Presiden Emmanuel Macron, di Paris, Perancis, Kamis (28/5/2026), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia agar mengajarkan bahasa Perancis. Penguasaan bahasa Perancis dinilai krusial karena negara itu juga diproyeksikan bakal menjadi kekuatan besar di tengah dunia yang kian multipolar.
“Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Perancis melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Macron di Istana Elysee, Paris.
Bagaimana tidak, menurut Prabowo, di tengah perkembangan global yang penuh ketidakpastian, ketegangan, dan konflik, Perancis selalu berani mengambil sikap positif.
Lebih dari itu, sejalan dengan Indonesia, Perancis juga disebut konsisten dalam mendorong terwujudnya perdamaian dunia. Berbagai kesamaan itu pun membuat Prabowo menyebut hubungan kedua negara tengah berada di titik terbaik, sehingga penting bagi warga negara Indonesia untuk mempelajari pula Bahasa Perancis.
Penekanan Prabowo pada penguasaan bahasa negara sahabat sebenarnya bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, ketika Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, akhir Oktober 2025, ia juga mengungkapkan hal serupa.
Dalam pertemuan bilateral kala itu, Prabowo menegaskan bahwa Brasil merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Untuk membuktikan keseriusan kerja sama kedua negara, Prabowo juga menyebut, telah memutuskan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah.
Walaupun keputusan dimaksud tidak masuk dalam poin kerja sama yang telah disepakati Indonesia-Brasil secara tertulis, Presiden berjanji bakal menindaklanjutinya. “Saya akan memberi petunjuk kepada menteri pendidikan tinggi dan menteri pendidikan dasar untuk mulai mengajar Bahasa Portugis di sekolah-sekolah kami,” tutur Prabowo.
Dalam hubungan internasional, bahasa tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi tetapi juga instrumen kekuatan lunak untuk membangun kedekatan budaya, ekonomi, hingga politik. Perancis merupakan salah satu negara yang sejak lama memanfaatkan bahasa sebagai instrumen membangun pengaruh secara global.
Melalui Alliance Francaise (jejaring lembaga bahasa dan kebudayaan Perancis di berbagai negara) serta Organisation Internationale de la Francophonie atau organisasi negara-negara berbahasa Perancis, bahasa menjadi medium dari relasi kultural hingga diplomasi lintas negara.
Serupa dengan Perancis, bahasa Portugis juga berkembang sebagai medium jejaring lintasnegara. Selain digunakan di Portugal dan Brasil, bahasa tersebut menjadi penghubung di beberapa negara di Afrika, seperti Angola, Mozambik, dan Guinea-Bissau.
Negara-negara berbahasa Portugis juga membentuk jaringan “Lusophone World” yang memiliki organisasi Community of Portuguese Language Countries (CPLP). CPLP menjadi wadah kerja sama negara-negara tersebut di berbagai bidang.
Di tengah konteks tersebut, penekanan Prabowo agar bahasa Perancis dan Portugis dipelajari di sekolah-sekolah bisa dilihat tidak sekadar soal janji pendidikan. Hal tersebut juga dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa penguasaan bahasa merupakan langkah untuk membuka akses Indonesia terhadap jejaring pengaruh dan kerja sama global yang lebih luas.
Apalagi, dalam konteks domestik, Prabowo berulang kali menyampaikan visi untuk memperluas bahasa asing di sekolah-sekolah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja global. Saat berpidato dalam perayaan Hari Guru Nasional, November 2025, misalnya, Presiden menekankan soal pentingnya digitalisasi pembelajaran yang bakal dilakukan secara terpusat.
Menurut rencana, pemerintah akan membuat satu studio yang memproduksi berbagai materi dari guru-guru khusus, termasuk guru bahasa asing yang berasal dari penutur asli. Nantinya, materi hasil produksi bisa diakses oleh semua sekolah di berbagai penjuru Indonesia melalui layar interaktif yang diberikan oleh pemerintah pusat ke sekolah-sekolah.
“Jadi, semua sekolah di pelosok manapun bisa belajar bahasa Inggris dari guru asli dari Inggris. Bahasa Mandarin, guru asli Mandarin. Bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Portugis, kita ajarkan semua di sekolah kita,” ujar Prabowo.
Baginya, pengajaran berbagai bahasa asing di sekolah-sekolah pun merupakan bagian dari dukungan negara agar warga memiliki daya saing kerja global. “Supaya nanti anak-anak kita begitu lulus, dia bisa bekerja di mana pun di bumi ini,” tandasnya.
Tak hanya itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Oktober 2025, ia juga menekankan pentingnya pengajaran bahasa asing di sekolah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri.
Prabowo bercerita, setiap tahun Eropa meminta sekitar 1 juta pekerja di bidang perhotelan, kafe, dan restoran. Rakyat Indonesia pun menjadi incaran karena dikenal ramah dan dinilai cocok untuk mengisi kebutuhan itu.
“Mereka terkesan, katanya orang Indonesia ramah-ramah, berarti harus kita didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris, mungkin paling banyak di Eropa, mungkin juga kita didik bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea,” tutur Prabowo kala itu.
Secara pribadi, Presiden Prabowo juga kerap menunjukkan upaya diplomasi bahasa melalui kemampuan pribadinya. Di berbagai forum internasional, tokoh yang dikenal fasih berbahasa Inggris dan menguasai bahasa Perancis, Jerman, dan Belanda itu, terlihat jarang menggunakan penerjemah baik dalam berpidato maupun berkomunikasi langsung dengan pemimpin negara lain.
Di tengah konteks diplomasi bahasa yang kerap digencarkan, Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Teuku Rezasyah pun menilai, Presiden Prabowo menyadari bahwa pencapaian dan kinerja pembangunan nasional sudah semestinya mencapai level global, bukan sebatas di kawasan Indo-Pasifik semata. Karenanya, diplomasi bahasa yang dilakukan sejauh ini ditujukan secara khusus pada Perancis dan Brasil, dua negara yang memiliki bahasa dengan wilayah pengaruh sangat besar di berbagai belahan dunia.
“Karena itu, RI perlu sejak dini membangun kemampuan berinteraksi dalam berbagai aspek sekaligus dalam kedua bahasa internasional tersebut (bahasa Perancis dan Portugis),” ujar Rezasyah saat dihubungi, Jumat (29/5/2026).
Kendati demikian, diplomasi bahasa itu perlu ditindaklanjuti agar tak sekadar menjadi simbol diplomatik. Berkaca dari pengalaman, upaya mengajarkan bahasa asing di dalam negeri pun masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya dari aspek kemampuan guru.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2025 menunjukkan, 80 persen guru sekolah dasar memiliki kemampuan bahasa Inggris di bawah level B1 CEFR atau kategori pengguna mandiri standar internasional kemampuan berbahasa Inggris. Tak hanya itu, sebanyak 90.000 sekolah tercatat belum memiliki guru bahasa Inggris, sekalipun bahasa asing itu sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 3 SD pada tahun 2026/2027. Tantangan bisa menjadi lebih besar pada bahasa Perancis dan Portugis yang pengajarannya masih relatif terbatas di Indonesia.
Oleh karena itu, diplomasi bahasa yang digencarkan Presiden masih membutuhkan langkah konkret.
“Langkah Presiden RI ini perlu diperkuat lebih lanjut, karena Indonesia menghadapi tantangan besar guna memberdayakan bonus demografi yang berjumlah sekitar 30 juta jiwa. Misalnya, melalui kesepakatan kerja sama yang melibatkan kementerian dan lembaga teknis di kedua negara, khususnya yang berhubungan langsung dengan dunia kerja di sektor kuliner, pariwisata, dan industri kreatif,” kata Rezasyah.
Tindak lanjut atas diplomasi bahasa Presiden Prabowo juga dinantikan di parlemen.
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian Irfani mengatakan, bakal meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai rencana pengajaran bahasa Perancis di sekolah-sekolah. Sebab, sebelumnya pemerintah juga mewacanakan pengajaran bahasa Portugis tetapi belum ditindaklanjuti.
“Sebelumnya juga sempat muncul wacana bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” kata Lalu Hadrian.
Menurutnya, penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk menghadapi tantangan global. Akan tetapi, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, serta kurikulum terkait, bukan sekadar sebagai agenda diplomasi internasional.
Bagi Komisi X DPR, persoalannya bukan lagi sekadar urgensi pengajaran bahasa asing, melainkan juga sejauh mana negara siap menyediakan guru, kurikulum, dan peta jalan untuk melaksanakannya. Jika kesiapan implementasi belum menyeluruh, pengajaran bahasa Perancis sebaiknya diterapkan secara bertahap.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tandas Lalu Hadrian.
Pada titik ini, bahasa memang bukan sekadar simbol kedekatan diplomatik yang ditunjukkan di meja perundingan. Diplomasi bahasa yang dibangun Presiden Prabowo pun kini perlu diuji, apakah ia berhenti sebagai pesan politik di panggung internasional atau benar-benar menjelma sebagai kebijakan pendidikan yang terukur di dalam negeri.
