JAKARTA, KOMPAS.com- Pengamat pendidikan Ina Liem meminta pemerintah memprioritaskan penyelesaian masalah-masalah mendasar di dunia pendidikan nasional sebelum mewacanakan Bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib nasional.
Ina mengingatkan, ada banyak masalah yang harus menjadi prioritas pemerintah, mulai dari rendahnya literasi, jomplangnya kualitas pendidikan, hingga kekurangan jumlah guru.
“Kita juga harus melihat kondisi di lapangan. Kita masih menghadapi tantangan literasi dasar, kekurangan guru di banyak daerah, ketimpangan kualitas pendidikan, dan penguasaan Bahasa Inggris yang masih perlu ditingkatkan,” kata Ina Liem saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/5/2026).
Baca juga: Di Samping Macron, Prabowo Ungkap Instruksikan Sekolah di Indonesia Ajarkan Bahasa Perancis
Ina tidak memungkiri bahwa pelajaran bahasa asing, seperti Bahasa Perancis, merupakan ilmu yang perlu dikuasai oleh para pelajar.
Sebab, dengan menguasai bahasa asing, anak-anak Indonesia dapat mendapatkan akses ke ilmu pengetahuan, budaya, diplomasi, dan peluang kerja di tingkat global.
Kendati demikian, Ina menekankan bahwa ada masalah mendasar yang semestinya lebih dulu diselesaikan oleh pemerintah.
“Jadi pertanyaannya bukan apakah Bahasa Perancis bagus atau tidak. Tentu bagus. Pertanyaannya: apakah menjadikannya wajib untuk seluruh siswa Indonesia merupakan prioritas yang paling realistis dan paling berdampak saat ini?” kata dia.
Baca juga: Prabowo Wajibkan Belajar Bahasa Perancis, Anggota DPR Singgung Nasib Bahasa Portugis
Ia pun mempertanyakan arah kebijakan pendidikan yang tengah disusun oleh pemerintah.
Sebab, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengaku akan menjadikan Bahasa Portugis sebagai mata pelajaran wajib, lalu kini menyebut Bahasa Perancis wajib diajarkan di sekolah-sekolah.
“Jangan sampai setiap kunjungan kenegaraan muncul pernyataan bahwa bahasa negara tertentu akan dipelajari secara luas, tetapi pada akhirnya tidak pernah benar-benar dijalankan,” kata Ina.
Ina mengingatkan, setiap pernyataan yang disampaikan presiden akan dipandang publik sebagai bagian dari arah resmi kebijakan negara.
Baca juga: Kemendikdasmen Pelajari Arahan Prabowo soal Wajib Belajar Bahasa Perancis
Sementara, ketika banyak wacana yang tidak terealisasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan melemah.
“Kalau berulang kali muncul wacana yang tidak realistis untuk dieksekusi, lama-lama kepercayaan publik bisa berkurang,” ujar Ina.
Ia pun berpendapat, pelajaran bahasa asing hendaknya dijadikan mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan minat siswa, bukan mata pelajaran wajib nasional.
“Menurut saya lebih tepat jika Bahasa Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau bahasa asing lainnya diperluas sebagai pilihan sesuai minat dan kebutuhan daerah, bukan otomatis menjadi mata pelajaran wajib nasional,” kata Ina.
