Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan Supervisi Pemetaan Potensi Masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Patrang, Jumat (29/5/2026). Temuan itu dinilai cukup serius karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Evi Lestari, Anggota Satgas MBG yang juga Wakil Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, mengatakan salah satu temuan utama adalah penempatan ruang administrasi yang berada di area dalam dapur. Kondisi itu dinilai memicu lalu lalang petugas di area sensitif dan berpotensi mengganggu higienitas.
“Kami menemukan penempatan ruang administrasi yang berada di area dalam. Hal ini memicu aktivitas keluar-masuk petugas yang intens di area sensitif sehingga menjadi tidak higienis dan menyalahi SOP,” ujar Evi, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Jumat.
Tim juga menyoroti tata kelola dapur pengolahan dan pemorsian makanan yang belum tertata sesuai standar. Dalam peninjauan itu, ditemukan ruang penyimpanan logistik basah dan kering masih digabung dalam satu lokasi. Selain itu, masih ada sisa bumbu masakan dari hari sebelumnya yang belum dibersihkan di area dapur.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah penyimpanan makanan matang atau omprengan. Sesuai ketentuan, makanan yang telah diolah seharusnya langsung dimasukkan ke mesin pendingin. Namun di lapangan, makanan matang justru ditemukan ditumpuk bersama bahan bumbu lain.
Evi Lestari, Anggota Satgas MBG yang juga Wakil Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember saat melakukan Supervisi Pemetaan Potensi Masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Patrang, Jumat (29/5/2026). Foto: Diskominfo JemberMenurut Evi, pemisahan penyimpanan sangat penting, terutama jika sewaktu-waktu terjadi dugaan keracunan makanan. Sampel makanan yang disiapkan untuk uji laboratorium, kata dia, tidak boleh terkontaminasi atau bercampur dengan bahan lain.
Menyikapi temuan itu, Evi mengatakan pengawasan ke depan akan diperkuat melalui struktur yang telah dibentuk BGN, yakni Koordinator Wilayah (Korwil) dan Kepala Tim Pelaksana Program Gizi (KPPG). Ia menyebut personel pada struktur tersebut sebenarnya sudah mendapatkan pembekalan, pelatihan, dan evaluasi berkala.
“Ke depan, sinergi yang solid harus diperkuat. Program jaminan gizi ini memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional. Agar program ini dapat terealisasi sesuai target bersama, semua pihak wajib bergerak dalam satu kesatuan tim kerja, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” kata dia.
Sementara itu, Ahmad Hoirozi, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember, menegaskan penataan dapur harus memenuhi standar dasar, termasuk luas minimal area yang digunakan. Ia menyebut aspek ini tidak boleh diabaikan, apalagi anggaran operasional yang digunakan cukup besar.
“Dengan estimasi anggaran operasional yang mencapai kisaran 6 juta rupiah per hari, standarisasi dasar seperti pemenuhan luas area minimal 300 meter persegi wajib dipenuhi oleh pihak pengelola,” kata Hoirozi.
Evi Lestari, Anggota Satgas MBG dan Ahmad Hoirozi Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember saat melakukan Supervisi Pemetaan Potensi Masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Patrang, Jumat (29/5/2026). Foto: Diskominfo JemberIa menambahkan, supervisi lapangan menjadi bagian dari upaya serius legislatif dan eksekutif untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus menjawab keraguan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan MBG di daerah.
Sebagai tindak lanjut, kepala daerah telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan audit dan inventarisasi menyeluruh. Saat ini, terdapat 209 titik dapur di Kabupaten Jember yang masuk dalam target pemetaan.
Hasil supervisi dan pendataan itu nantinya akan dirangkum secara komprehensif dan dilaporkan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan kebijakan berikutnya. Hoirozi mengakui masih ada dapur yang kondisinya jauh dari layak dan belum tertata baik. Namun, ia menegaskan tim di lapangan saat ini masih menjalankan fungsi supervisi, bukan penentu penilaian akhir.
“Jika melihat kondisi di beberapa titik, memang situasinya masih cukup berantakan dan belum memenuhi indikator kelayakan yang semestinya. Namun, kapasitas kami di sini adalah melakukan supervisi sesuai mandat dari bupati. Ke depan, pengawasan dipastikan akan berjalan jauh lebih ketat agar seluruh pengelola segera berbenah,” pungkasnya.(iss)
