Bisnis.com, INDRAMAYU — Kabupaten Indramayu mencatat laju pertumbuhan ekonomi paling rendah di Jawa Barat sepanjang 2025.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan ekonomi Indramayu hanya tumbuh 3,09%, tertinggal dibanding 26 kabupaten/kota lain yang seluruhnya tetap membukukan pertumbuhan positif.
Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan capaian tersebut berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Menurut dia, perlambatan itu berkaitan erat dengan struktur ekonomi Indramayu yang masih ditopang sektor primer, terutama pertanian tradisional dan migas.
“Seluruh kabupaten/kota tumbuh positif, namun terdapat variasi kinerja antarwilayah. Indramayu menjadi yang terendah dari sisi laju pertumbuhan,” ujarnya dikutip Jumat (20/5/2026).
BPS mencatat daerah dengan basis industri pengolahan, jasa modern, dan investasi baru justru tumbuh lebih cepat. Kabupaten Kuningan tumbuh 6,98%, disusul Kabupaten Majalengka 6,86%, Kabupaten Bandung 6,32%, dan Kabupaten Cirebon 6,23%.
Kinerja sejumlah wilayah tersebut dinilai mencerminkan mulai bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ke kawasan timur dan selatan. Perbaikan konektivitas infrastruktur serta masuknya investasi baru menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan.
Baca Juga
- Indramayu Masuk Lokasi Prioritas Megaproyek Giant Sea Wall
- Produksi Beras 1,7 Juta Ton di Indramayu Terancam, Kementan Diminta Turun Tangan
Namun demikian, dari sisi kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), struktur ekonomi Jawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan industri lama. Lima daerah penyumbang terbesar PDRB provinsi masih didominasi wilayah industri dan jasa.
Kabupaten Bekasi menyumbang 14,86% terhadap total ekonomi Jawa Barat, diikuti Kota Bandung 13,29%, Kabupaten Karawang 11,10%, Kabupaten Bogor 11,07%, serta Kabupaten Bandung sebesar 5,92%.
“Artinya, meskipun pertumbuhan mulai menyebar, nilai ekonomi masih terkonsentrasi di sabuk industri dan jasa,” kata Margaretha.
Dari sisi nominal ekonomi, Kabupaten Bekasi juga menjadi daerah dengan nilai PDRB terbesar mencapai Rp451,51 triliun. Sebaliknya, Kota Banjar mencatat nilai ekonomi paling kecil, yakni Rp5,95 triliun.
Data BPS turut menunjukkan ketimpangan kesejahteraan antardaerah masih cukup lebar. Indikator PDRB per kapita memperlihatkan Kota Bandung menjadi wilayah dengan nilai tertinggi sebesar Rp185 juta per penduduk per tahun, sementara Kabupaten Cianjur menjadi yang terendah dengan Rp26,55 juta.
Beberapa daerah lain di Jawa Barat juga masih memiliki PDRB per kapita di bawah Rp30 juta. Kondisi itu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti pemerataan pendapatan dan kapasitas ekonomi masyarakat.
Menurut Margaretha, perbedaan struktur ekonomi menjadi faktor utama yang menjelaskan ketimpangan laju pertumbuhan antarwilayah. Daerah yang masih bergantung pada sektor primer cenderung mengalami akselerasi lebih lambat dibanding wilayah yang telah mengalami diversifikasi ekonomi.
Ketergantungan pada sektor migas dan pertanian tradisional dinilai membuat Indramayu lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perlambatan produktivitas.
“Di sisi lain, daerah yang berhasil menarik investasi manufaktur dan jasa memperoleh sumber pertumbuhan baru yang lebih stabil,” katanya.
