Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang diikuti lebih dari 8,7 juta murid SD dan SMP harus menjadi dasar penyusunan kebijakan perbaikan sistem pendidikan nasional yang membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Lestari menyampaikan, data hasil TKA telah memberikan gambaran rinci mengenai kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan hingga tingkat sekolah dan kompetensi individu peserta didik.
“Data rinci hingga tingkat sekolah dan kompetensi individu sudah di tangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua pemerintah pusat, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua benar-benar siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan?” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5).
Hasil TKA Ungkap Tantangan Literasi dan NumerasiTKA 2026 diikuti lebih dari 8,7 juta murid SD dan SMP di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi nasional mencapai 98,51 persen.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, skor literasi nasional rata-rata mencapai 60 untuk tingkat SD dan 60,83 untuk tingkat SMP.
Sementara itu, capaian numerasi masih rendah dengan skor rata-rata 43,41 pada tingkat SD dan 40,34 pada tingkat SMP.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin memastikan hasil asesmen tersebut akan menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pendidikan berbasis bukti.
Kebijakan Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan DaerahLestari yang akrab disapa Rerie menilai hasil TKA tidak boleh digunakan untuk membandingkan sekolah maupun daerah, melainkan sebagai dasar merancang intervensi pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan berbeda sehingga kebijakan yang diterapkan tidak boleh bersifat seragam.
“Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda,” tegas Rerie.
Ia mencontohkan, daerah dengan capaian numerasi rendah namun literasi baik memerlukan penyesuaian metode pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan sarana pendidikan yang relevan.
Rerie juga meminta pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran tidak hanya untuk pelaksanaan asesmen, tetapi juga untuk program perbaikan berbasis data.
“Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim,” katanya.
Selain itu, ia mendorong guru mengubah pendekatan pembelajaran dari sekadar mengejar nilai menjadi membangun kompetensi, nalar, karakter, serta integritas peserta didik.
“Sistem pendidikan kita butuh komitmen kolektif yang kuat untuk menjalankan kebijakan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan ambisi sesaat. TKA sudah memberi kita peta jalan, sekarang kita semua harus berani melangkah,” pungkasnya.
