JAYAPURA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menilai pendekatan etnosains atau ilmu pengetahuan berbasis kearifan lokal dapat memperkuat pembangunan sekaligus perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua.
"Pembangunan di Papua harus dilakukan dengan menghormati identitas budaya, pengetahuan lokal, dan keberagaman masyarakat adat yang hidup di berbagai wilayah Papua," kata Mugiyanto saat menghadiri konferensi Analis Papua Strategis (APS) di Jayapura, Jumat.
Baca juga: 4 WNA China Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal di Nabire, Rusak 199 Hektare Hutan Papua
Menurut Mugiyanto, Papua bukan tanah kosong dan bukan sekadar wilayah administratif, tetapi ruang hidup bagi ratusan peradaban dan suku bangsa dengan sistem pengetahuan yang berbeda-beda.
"Dan Papua memiliki ratusan suku serta bahasa daerah yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Update Kebakaran Gereja di Mimika Papua, Bangunan Kayu Ludes, Damkar Sempat Dihadang Warga
Dia menjelaskan etnosains Papua telah terbukti melalui berbagai praktik lokal seperti sistem pertanian masyarakat pegunungan, pengelolaan sumber daya laut, hukum adat, hingga kemampuan membaca tanda-tanda alam untuk menghadapi perubahan cuaca dan bencana.
“Ini bukan pengetahuan kuno, tetapi pengetahuan empiris yang telah diuji selama ratusan tahun dan masih relevan hingga sekarang,” katanya.
Baca juga: Paulus Waterpauw Soroti PSN Papua Selatan, Minta Libatkan Warga Setempat
Dia menambahkan selama ini sejumlah program pembangunan di Papua belum sepenuhnya berjalan efektif karena pendekatan yang digunakan kurang menyesuaikan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.
"Karena itu pembangunan berbasis etnosains perlu diperkuat agar kebijakan pemerintah lebih diterima masyarakat sekaligus memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik," ujarnya.
Dia menjelaskan Kementerian HAM akan terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan di Papua berjalan selaras dengan prinsip HAM dan tetap menghormati martabat serta keberagaman masyarakat adat di wilayah tersebut.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
