Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik politik outsourcing yang melibatkan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR).
Penyidik menduga Fadia memanfaatkan pekerja outsourcing dari perusahaan keluarganya untuk mendukung dirinya dalam Pilkada Pekalongan tahun 2024.
KPK menyebut Fadia diduga meminta staf outsourcing di perusahaannya untuk memilihnya pada pilkada. Bahkan, ia disebut mengancam akan memecat pegawai yang tidak mendukungnya.
"Para staf outsourcing ini, jika tidak mendukung FAR dalam kontestasi pilkada, akan diberhentikan atau diganti oleh personel lainnya,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Budi menambahkan, Fadia juga diduga mengatur penempatan staf outsourcing di berbagai dinas di Pemkab Pekalongan. Perusahaan keluarganya disebut dimenangkan dalam pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Menurut KPK, modus yang digunakan adalah memanfaatkan ketergantungan ekonomi para pekerja. Saat perusahaan keluarga mendapat proyek outsourcing dari Pemkab Pekalongan, para pekerjanya justru diduga dijadikan alat mobilisasi politik.
Kasus ini semakin menjadi sorotan karena KPK menduga perusahaan keluarga Fadia telah menerima puluhan miliar rupiah dari proyek pengadaan jasa outsourcing sejak 2023 hingga 2026. Uang tersebut diduga mengalir ke keluarga dan orang-orang terdekatnya.
Saat ini KPK masih terus mendalami dugaan pengerahan massal pekerja outsourcing untuk kepentingan politik Fadia dalam pilkada.
