Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (29/5) menjadi sorotan, mulai dari Kunjungan Prabowo ke Prancis hasilkan empat kesepakatan baru hingga Penggunaan APBN untuk kurban dinilai sah demi kemaslahatan rakyat.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Kunjungan Prabowo ke Prancis hasilkan empat kesepakatan baru
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Republik Prancis, Kamis (28/5), menghasilkan empat kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.
Teddy, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil konkret dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris.
“Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, tercapai empat kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan,” ujar Teddy.
Baca selengkapnya di sini
2. Anggota DPR: Tindak tegas pemodal tambang yang merusak lingkungan
Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi meminta aparat penegak hukum dengan perbantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera turun tangan menindak pihak-pihak yang memodali aktivitas pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan.
Dia menegaskan praktik kotor yang merusak alam itu tidak boleh dibiarkan. Permintaan itu, kata dia, telah disampaikan kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI hingga para kepala staf angkatan untuk menertibkan tambang ilegal khususnya di Sumatera Barat (Sumbar).
"Kiranya aktualisasi peran TNI betul-betul terwujud untuk menertibkan tambang ilegal yang sudah bertahun-tahun tidak mampu ditertibkan ini," kata Mulyadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya di sini
3. Menko Polkam minta praja IPDN perjuangkan hak rakyat
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan integritas dan sensitivitas dalam memperjuangkan hak rakyat.
"Itu harus dilakukan agar para praja IPDN yang nantinya menjadi pejabat, dapat melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," kata Djamari saat memberikan pembekalan kepada para praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, Jumat.
Menurut Menko Polkam Djamari, praja IPDN untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani sehingga jangan pernah menyakiti hati rakyat.
Baca selengkapnya di sini
4. TNI AD sebut film "Pesta Babi" bentuk dari kebebasan berpendapat
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadsipenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan penayangan film "Pesta Babi" merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus dihormati.
"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi, tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara," kata Donny saat jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Menurut Donny, banyak informasi dari film tersebut tidak sesuai fakta dan berpotensi memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Baca selengkapnya di sini
5. Penggunaan APBN untuk kurban dinilai sah demi kemaslahatan rakyat
Wakil Ketua DPP KORLABI (Komando Pelaporan Bela Islam) Novel Bamumin menilai penggunaan anggaran negara untuk pengadaan hewan kurban presiden dinilai dapat dibenarkan sepanjang ditujukan bagi kepentingan masyarakat dan dilakukan melalui mekanisme anggaran yang sah.
Novel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan praktik penggunaan kas negara untuk penyediaan hewan kurban memiliki landasan fikih dan dapat diposisikan sebagai bentuk kemaslahatan publik.
“Dalam konteks Indonesia modern, APBN diposisikan sebagai Baitul Mal sehingga kurbannya merupakan kurban atas nama negara, bukan pribadi pejabat,” kata Novel.
Baca selengkapnya di sini
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Kunjungan Prabowo ke Prancis hasilkan empat kesepakatan baru
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Republik Prancis, Kamis (28/5), menghasilkan empat kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.
Teddy, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil konkret dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris.
“Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, tercapai empat kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan,” ujar Teddy.
Baca selengkapnya di sini
2. Anggota DPR: Tindak tegas pemodal tambang yang merusak lingkungan
Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi meminta aparat penegak hukum dengan perbantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera turun tangan menindak pihak-pihak yang memodali aktivitas pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan.
Dia menegaskan praktik kotor yang merusak alam itu tidak boleh dibiarkan. Permintaan itu, kata dia, telah disampaikan kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI hingga para kepala staf angkatan untuk menertibkan tambang ilegal khususnya di Sumatera Barat (Sumbar).
"Kiranya aktualisasi peran TNI betul-betul terwujud untuk menertibkan tambang ilegal yang sudah bertahun-tahun tidak mampu ditertibkan ini," kata Mulyadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya di sini
3. Menko Polkam minta praja IPDN perjuangkan hak rakyat
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan integritas dan sensitivitas dalam memperjuangkan hak rakyat.
"Itu harus dilakukan agar para praja IPDN yang nantinya menjadi pejabat, dapat melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," kata Djamari saat memberikan pembekalan kepada para praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, Jumat.
Menurut Menko Polkam Djamari, praja IPDN untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani sehingga jangan pernah menyakiti hati rakyat.
Baca selengkapnya di sini
4. TNI AD sebut film "Pesta Babi" bentuk dari kebebasan berpendapat
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadsipenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan penayangan film "Pesta Babi" merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus dihormati.
"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi, tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara," kata Donny saat jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Menurut Donny, banyak informasi dari film tersebut tidak sesuai fakta dan berpotensi memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Baca selengkapnya di sini
5. Penggunaan APBN untuk kurban dinilai sah demi kemaslahatan rakyat
Wakil Ketua DPP KORLABI (Komando Pelaporan Bela Islam) Novel Bamumin menilai penggunaan anggaran negara untuk pengadaan hewan kurban presiden dinilai dapat dibenarkan sepanjang ditujukan bagi kepentingan masyarakat dan dilakukan melalui mekanisme anggaran yang sah.
Novel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan praktik penggunaan kas negara untuk penyediaan hewan kurban memiliki landasan fikih dan dapat diposisikan sebagai bentuk kemaslahatan publik.
“Dalam konteks Indonesia modern, APBN diposisikan sebagai Baitul Mal sehingga kurbannya merupakan kurban atas nama negara, bukan pribadi pejabat,” kata Novel.
Baca selengkapnya di sini
