Oleh-Oleh dari Paris, Prabowo dan Macron Perluas Poros Strategis Indonesia-Prancis

Bisnis.com, JAKARTA – Dari pertahanan, energi bersih, hingga diplomasi Palestina, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis menandai fase baru hubungan Jakarta–Paris di tengah dunia yang makin multipolar.

Di Les Invalides, kompleks bersejarah militer Prancis yang selama ini identik dengan Napoleon Bonaparte dan parade kehormatan negara-negara besar dunia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penyambutan kenegaraan penuh dari Pemerintah Prancis. Dari sana, iring-iringan kendaraan Presiden RI bergerak menuju Istana Élysée dengan pengawalan 146 pasukan berkuda dan 27 personel motoris.

Di tengah meningkatnya ketegangan global akibat perang Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan China, hingga ancaman gangguan rantai pasok energi dunia, Indonesia dan Prancis memilih memperkuat jalur kerja sama. Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron sepakat membawa hubungan kedua negara menuju Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif.

Kesepakatan itu diumumkan usai pertemuan bilateral di Istana Élysée, Kamis (28/5/2026) waktu setempat. Bukan hanya soal pertahanan dan ekonomi, kemitraan tersebut juga menyentuh isu energi bersih, pendidikan, teknologi, inovasi, sampai posisi geopolitik kedua negara di tengah dunia yang semakin multipolar.

Kunjungan Prabowo ke Prancis kali ini juga menjadi simbol kedekatan yang kian intens. Dalam pidatonya dihadapan Macron, Prabowo bahkan menyebut dirinya sudah tiga kali mengunjungi Prancis hanya dalam kurun waktu satu tahun.

“Sebagaimana diketahui, tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis dan tahun lalu Indonesia mendapat kehormatan besar, diundang bisa ikut dalam defile 14 Juli hari kebangsaan bagi Republik Prancis. Ini saya kira kehormatan sangat besar,” ujar Prabowo.

 

Diplomasi yang Semakin Intens

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa kunjungan Prabowo ke Paris sebenarnya merupakan undangan balasan dari Presiden Macron yang sempat tertunda beberapa kali.

Menurut Sugiono, Presiden Macron sebelumnya telah mengundang Presiden Prabowo sejak April 2026. Namun penjadwalan kunjungan kala itu belum dapat direalisasikan karena masalah kecocokan waktu.

“Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda. Jadi waktu itu, saya kalau tidak salah tanggal bulan April, kunjungan yang diharapkan dilaksanakan. Namun waktu yang tidak cocok pada saat itu,” kata Sugiono.

Sugiono menuturkan, ketika Presiden Prabowo bertemu kembali dengan Macron di Paris dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Prancis itu kembali mengajukan undangan resmi. Karena sudah dua kali diundang, Prabowo akhirnya memenuhi undangan tersebut dan melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Prancis.

“Dan hadir di Paris dan meragakan kunjungan ke negara itu. Sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Macron ke Indonesia,” kata Sugiono.

Kunjungan kenegaraan ini memang bukan sekadar seremoni diplomatik. Intensitas komunikasi kedua pemimpin menunjukkan bahwa hubungan Jakarta dan Paris tengah dipersiapkan menjadi salah satu poros penting Indonesia di Eropa.

Data Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan bahwa hubungan bilateral Indonesia–Prancis terus berkembang dalam satu dekade terakhir. Nilai perdagangan kedua negara pada 2025 diperkirakan mencapai lebih dari US$3 miliar setara dengan sekitar Rp53,64 triliun dengan tren peningkatan investasi di sektor pertahanan, energi, infrastruktur, dan industri kreatif.

Prancis juga menjadi salah satu investor Eropa penting di Indonesia. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Prancis di Indonesia dalam lima tahun terakhir tersebar di sektor energi, manufaktur, transportasi, dan pengolahan mineral.

Tidak hanya itu, posisi Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan salah satu motor utama Uni Eropa membuat Paris dipandang strategis bagi diplomasi Indonesia di kawasan Barat.

Gerbang Eropa dan Gerbang Asia

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kunjungan ini memiliki dimensi strategis yang jauh lebih luas dibanding hubungan bilateral biasa.

Menurut Teddy, Indonesia dan Prancis saat ini saling melengkapi dalam hubungan global. Indonesia dipandang sebagai salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting Asia Tenggara menuju kawasan Eropa.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” kata Teddy.

Tak hanya itu, Teddy menekankan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis menghasilkan penguatan kerja sama ekonomi dan investasi kedua negara, termasuk tercapainya empat kesepakatan komersial baru di sektor strategis dengan nilai tembus Rp23,23 kuadrilium atau US$1,3 triliun.

Dalam keterangannya, Teddy menyoroti peluncuran forum bisnis France–Indonesia High Level Business Council yang dihadiri langsung oleh Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron usai pertemuan bilateral di Istana Élysée.

Forum tersebut diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama MEDEF International sebagai wadah penguatan kemitraan ekonomi strategis kedua negara.

“Forum bisnis ini mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis dengan total kapitalisasi pasar gabungan mencapai US$1,3 triliun,” tulisnya.

Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Indonesia dan Prancis juga mencatat empat kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Meskipun tidak merinci nilai keseluruhan kesepakatan terbaru itu, tetapi pemerintah menilai capaian tersebut memperkuat tren peningkatan investasi dan hubungan dagang kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.

Forum bisnis France–Indonesia High Level Business Council juga disebut akan berperan mengawal implementasi berbagai nota kesepahaman dan komitmen investasi yang sebelumnya telah disepakati.

Seskab mencatat saat kunjungan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025 lalu, kedua negara menandatangani 27 nota kesepahaman dengan total nilai lebih dari US$11 miliar.

“Forum juga berkomitmen mengawal implementasi berbagai nota kesepahaman (MoU) dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya,” tandas Teddy.

Dalam pandangan pemerintah, posisi geopolitik Indonesia di Indo-Pasifik menjadi semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas global. Sementara itu, Prancis juga memiliki kepentingan strategis besar di Indo-Pasifik karena memiliki wilayah teritorial dan pangkalan militer di kawasan tersebut.

Prancis selama beberapa tahun terakhir memang aktif memperkuat strategi Indo-Pasifiknya. Pemerintah Macron secara terbuka mendorong terciptanya tatanan kawasan yang tidak didominasi satu kekuatan besar tertentu.

Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia yang selama ini konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dalam pidatonya, Macron bahkan secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai mitra utama Prancis di Indo-Pasifik.

“Kami meyakini bahwa di Indo-Pasifik ada sebuah strategi, sebuah jalan ketiga yang harus ditempuh, yang bukan berupa ketundukan kepada salah satu dari dua kekuatan ekonomi besar dunia,” ujar Macron.

Presiden Prancis itu menilai Indonesia dan Prancis dapat membangun koalisi negara-negara independen yang tetap ingin berdaulat tanpa jatuh dalam ketergantungan eksklusif terhadap kekuatan global tertentu.

Bagi Macron, kerja sama dengan Indonesia bukan hanya soal perdagangan, tetapi bagian dari upaya membangun tatanan dunia multipolar.

 

Pertahanan Jadi Pilar Utama

Jika ada sektor yang paling cepat berkembang dalam hubungan Indonesia–Prancis beberapa tahun terakhir, maka jawabannya adalah pertahanan.

Kerja sama pertahanan kedua negara meningkat tajam sejak Indonesia memutuskan membeli jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Kontrak pengadaan Rafale Indonesia menjadi salah satu kerja sama pertahanan terbesar Prancis di Asia Tenggara.

Dalam pernyataan bersama di Élysée, Macron menegaskan bahwa pengiriman jet Rafale pertama ke Indonesia menjadi simbol konkret pendalaman kerja sama strategis kedua negara.

“Pengiriman dalam beberapa bulan terakhir pesawat tempur Rafale pertama yang dibeli Indonesia menjadi ilustrasi yang sangat jelas,” ujar Macron.

Tidak hanya Rafale, kerja sama kedua negara juga berkembang ke bidang radar, pelatihan militer, latihan gabungan, penguatan angkatan laut, hingga pengembangan industri pertahanan.

Namun di balik ekspansi kerja sama tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana Indonesia benar-benar mendapatkan transfer teknologi dan manfaat industri.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan DPR akan memastikan kerja sama pertahanan tidak berhenti pada pembelian alutsista. Menurut Sukamta, kerja sama strategis dengan Prancis harus menjadi momentum memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

“Bagi DPR, khususnya Komisi I, prinsip dasarnya sangat jelas: kerja sama pertahanan tidak boleh berhenti pada transaksi pembelian alutsista, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional,” ujar Sukamta saat dihubungi Bisnis pada Jumat (29/5/2026).

Dia menekankan pentingnya transfer of technology, transfer of knowledge, joint production, hingga peningkatan kapasitas SDM dalam setiap kerja sama strategis. 

“Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi buyer, tetapi secara bertahap harus naik kelas menjadi partner produksi, pengembang teknologi, bahkan pada tahap tertentu menjadi bagian dari rantai pasok global industri pertahanan,” katanya.

Sukamta menekankan bahwa DPR ingin memastikan belanja pertahanan tidak hanya meningkatkan kekuatan militer, tetapi juga memberi efek berganda bagi industri nasional.

“Belanja pertahanan tidak hanya meningkatkan deterrence capability, tetapi juga menghasilkan multiplier effect bagi teknologi, industri, dan ekonomi nasional,” ujar Sukamta.