Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan program PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga perlu membuktikan keberhasilan model pengembangan PLTS secara bertahap, setidaknya dari 10 gigawatt (GW) terlebih dahulu, sebelum kemudian diperluas menuju target besar 100 GW.
Hal itulah yang diungkapkan oleh lembaga kajian energy Institute for Essential Services Reform (IESR) dan pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Dalam kajian IESR, program pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dimulai melalui langkah cepat (quick wins) yang terukur dan berkelanjutan, terutama dalam 2 tahun pertama, sehingga target ambisius pemerintah tersebut dapat tercapai.
Pada tahap awal, Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyebut bahwa pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih masyarakat, sekaligus membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjalankan proyek PLTS berskala besar.
“Quick wins penting, dan 2 tahun pertama yang menjadi take-off period, benerin dulu tata kelola dan perencanaannya untuk menunjukkan bahwa program PLTS 100 GW ini bukan hanya ambisi saja,” kata Fabby, Jumat (29/5/2026).
IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut Fabby, ketiga agenda tersebut penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata.
Dia menyebut, program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW, mengingat Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
Mengacu pada RUPTL 2025—2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80% pada 2030. Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal.
“Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent [LoI] dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tariff,” ujar Fabby.
Adapun, Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini.
IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar.
“Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor.”
Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti peluang penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, yaitu penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar.
“Konsumsi BBM PLN masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang relatif tinggi. Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, selama mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas,” kata Fabby.
Indikator Keberhasilan Proyek PLTS
Di sisi lain, pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan mengungkapkan bahwa setidaknya ada sejumlah indikator yang dapat menentukan keberhasilan program PLTS nasional, seperti valid secara teknis, layak secara finansial, kuat secara kelembagaan, siap secara sumber daya manusia (SDM), dan menghasilkan nilai ekonomi.
“Indonesia tidak boleh kembali ke diesel, tetapi juga tidak boleh mengulang kebiasaan membuat target besar tanpa mengukur kapasitas eksekusi,” kata Eko.
Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah model PLTS-BESS desa yang benar-benar berhasil sehingga dapat direplikasi berdasarkan jenis desa dan potensi ekonominya. Artinya, perlu pendekatanan bertahap membangun PLTS sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.
“Catatan ini tidak untuk mengecilkan arti penting ambisi 100 GW, justru karena target ini besar, fondasi implementasinya harus kuat. Saya senang kalau ada target PLTS 100 GW dan baterai 320 GWh [gigawatt hour], tapi perlu pembuktian, 10 GW saja sudah menjadi lompatan besar bagi Indonesia di level Asean,” ujarnya.
Menurut Eko, Indonesia bisa belajar dari Vietnam dalam hal pengembangan proyek PLTS. Dia memaparkan bahwa kapasitas PLTS Vietnam naik dari sekitar 86 MW pada 2018, menjadi sekitar 16,5 GW pada 2020, sebelum akhirnya berada di kisaran 18 GW—19 GW beberapa tahun setelahnya.
Dalam rentang waktu sekitar 2—4 tahun, imbuhnya, Vietnam menambah sekitar 16 GW—18 GW PLTS. Akselerasi PLTS di Vietnam dapat terjadi sampai belasan GW beriringan dengan kesiapan grid, regulasi, insentif, dan tata kelola yang kuat.
Sementara itu, imbuhnya, Indonesia mempunyai target besar 100 GW PLTS plus 320 GWh BESS sampai 2029 atau 5--6 kali lonjakan Vietnam. Namun, Indonesia memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena tersebar di desa-desa (remote area) dan membutuhkan baterai skala besar sehingga kesiapan sistem harus jauh lebih serius dibandingkan dengan Vietnam.
“Dari sisi SDM, SDM adalah ujung tombak program ini. Tanpa SDM lokal yang kuat, sistem bisa saja terpasang tetapi tidak terawat dan tidak berkembang secara berkelanjutan,” tuturnya.
Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan proyek PLTS berkapasitas 100 GW, sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.
Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat Asean. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.
Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026).
Sebagai gambaran, program PLTS 100 GW pertama kali digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100% pada 2035.
Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW, yang terdiri atas PLTS 80 GW tersebar dan PLTS terpusat 20 GW, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam perjalanannya, program PLTS 100 GW ditegaskan ulang pada Maret lalu sebagai bagian strategi untuk mengatasi krisis energi dan mengurangi impor BBM dalam jangka pendek dan menengah. Setelah itu, sejumlah instansi pemerintah berupaya mengembangkan rencana implementasi program ini.
