Rencana safari Presiden ke-7 Joko Widodo mulai Juni mendatang berpotensi mengerek elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Pemilu 2029. Di sisi lain, tak tertutup kemungkinan, partai politik lain bakal terdampak dan tergerus suaranya. Partai apa yang kemungkinan terdampak dari manuver Jokowi ini? Bagaimana partai dimaksud menangkal manuver Jokowi dan PSI?
Keinginan Jokowi untuk ”turun gunung” dan blusukan ke daerah-daerah setelah tak lagi menjabat Presiden sebenarnya sudah lama disampaikan. Keinginan ini tak lepas dari targetnya mendukung habis-habisan PSI, yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, agar bisa lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.
Meski sudah lama disuarakan, tetapi keinginan Jokowi tersebut baru akan diwujudkan Juni mendatang. Ini terutama setelah kondisi kesehatan Jokowi dikabarkan sudah pulih. Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Barat, menurut rencana, bakal jadi titik awal safari Jokowi. Ketua DPP PSI Bestari Barus pun memastikan, safari Jokowi ke daerah-daerah tidak sebatas untuk menyapa masyarakat dan memenuhi undangan kelompok sukarelawan Jokowi, tetapi juga akan menemui jajaran pengurus dan kader PSI di daerah.
”PSI pada posisi nanti di daerah-daerah itu bersiap-siap untuk menerima kehadiran Pak Jokowi untuk mendapatkan pengarahan, menyemangati, dan seterusnya,” tuturnya.
Sejak didirikan pada 16 November 2014, sudah dua kali perhelatan pemilu, yakni Pemilu 2019 dan 2024, diikuti oleh partai yang saat ini berlambang gajah tersebut. Meski di dua pemilu itu ada tren kenaikan suara, tetapi yang diraih tetap belum cukup untuk mengantarkan kadernya duduk di Senayan, tempat anggota MPR/DPR berkantor. Suara yang diraih belum bisa menembus ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Kini, dengan rencana blusukan Jokowi ke daerah-daerah, harapan baru muncul dari PSI, bahwa tren peningkatan suara akan berlanjut hingga lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.
Potensi itu, menurut Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, terbuka lebar. Pasalnya, sosok Jokowi lebih dikenal dan menarik publik dibandingkan PSI. Presiden dua periode itu pun memiliki pendukung fanatik yang besar jumlahnya. Modal sosial Jokowi tersebut, jauh lebih besar dibandingkan Kaesang Pangarep yang dipilih oleh PSI untuk memimpin PSI menjelang Pemilu 2024 dengan harapan efek Jokowi mengalir ke PSI dan meloloskan partai itu ke Senayan.
Bahkan, tak sebatas safari, Yunarto meyakini, satu saat kelak, Jokowi akan menjadi bagian dari PSI untuk memenuhi ambisinya agar PSI lolos ke parlemen. “Terkaan saya, mungkin dalam waktu dekat Jokowi akan menjadi bagian resmi dari PSI,” katanya saat dihubungi Jumat (29/5/2026).
Selain mengerek suara PSI, blusukan Jokowi kali ini juga berpeluang memikat lebih banyak politisi partai politik (parpol) lain untuk bergabung dengan PSI. Tidak hanya yang di Pusat, tetapi juga di daerah. Baik yang kini sudah menjabat sebagai anggota DPR/DPRD, jabatan di eksekutif, pengurus parpol atau sebatas kader.
Mereka pun terpincut untuk bergabung dengan PSI karena peluang mereka untuk menjadi anggota parlemen dari PSI di pemilu mendatang, bakal lebih besar setelah Jokowi all out mendukung PSI.
“Saya pikir, kenapa sih jauh-jauh hari Jokowi sudah melakukan ini (dukungan PSI), karena targetnya bukan sekadar langsung menarik perhatian pemilih, tetapi juga perhatian dari caleg (calon legislatif) yang merasa peluang terpilih (di pemilu mendatang) lebih besar ketika pindah PSI,” kata Yunarto.
Gelombang ”migrasi” ini setidaknya sudah terlihat dari perpindahan sederet politisi Partai Nasdem, beberapa waktu lalu. Figur-figur politisi yang bergabung itu, memiliki basis pendukung di daerah. Dengan bergabung dalam PSI, dan kelak misalnya, diusung oleh partai itu menjadi calon anggota legislatif (caleg), maka besar kemungkinan suara pendukung dari figur-figur politisi itu serta suara Nasdem, akan ikut bergeser ke PSI.
Namun, Nasdem bukan satu-satunya parpol yang terancam tergerus elektabilitasnya oleh manuver Jokowi dan PSI.
Menurut Yunarto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berpotensi menjadi partai yang paling terdampak. Pasalnya, meski sudah dipecat dari PDI-P sejak akhir 2024, tak sedikit yang melihat Jokowi bagian dari partai tersebut hingga kini. Pandangan ini melekat tak lain karena Jokowi sudah lama menjadi bagian dari partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tersebut. Bahkan, PDI-P mengusung dan memenangkan Jokowi pada ajang Pilpres 2014 dan 2019.
Kalau secara ideologis dan historis, tentu saja PDI-P, tempat Jokowi dulu bernaung, yang akan terpengaruh. Sama-sama ideologinya nasionalis, sama-sama menjadi pilihan minoritas dan kalangan nasionalis lainnya.
“Kalau secara ideologis dan historis, tentu saja PDI-P, tempat Jokowi dulu bernaung, yang akan terpengaruh. Sama-sama ideologinya nasionalis, sama-sama menjadi pilihan minoritas dan kalangan nasionalis lainnya,” ujar Yunarto.
Terdampaknya suara PDI-P oleh manuver PSI itu setidaknya sudah terlihat pada Pemilu 2024. Hasil analisis Litbang Kompas, perolehan suara PDI-P dan PSI dari dua pemilu terakhir, 2019 dan 2024, mengindikasikan ada relasi elektoral di antara keduanya. Di sejumlah daerah pemilihan (dapil) di mana PDI-P mengalami penurunan perolehan suara, PSI mengalami lonjakan suara di atas 2 persen.
Parpol di luar PDI-P dan Nasdem, lanjut Yunarto, juga tidak bisa menganggap biasa melihat manuver Jokowi dan PSI. Suara parpol lain ikut terancam tergerus terutama jika politisi-politisi andalan mereka ikut migrasi ke PSI seperti halnya yang terjadi pada Nasdem. Dan peluang migrasi ini, terbuka lebar.
“Sosok Jokowi itu jauh lebih besar dibanding Cak Imin (Muhaimin Iskandar/PKB), Zulkifli Hasan (PAN), termasuk ketua umum lainnya. Jadi, bukan tidak mungkin antara sesama partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan tergerus. Artinya, ada peluang kanibalisme di antara sesama partai pendukung,” kata Yunarto.
Meski diprediksi terdampak paling kuat, politisi PDI-P Guntur Romli masih yakin rencana Jokowi safari ke daerah tidak akan berdampak pada dukungan publik ke partainya. Keyakinan itu karena Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan setiap kadernya untuk selalu hadir bersama rakyat.
“Saya sangat yakin tidak ada pengaruh sama sekali. Secara logika sederhana saja, waktu Jokowi jadi Presiden, tidak mampu meloloskan PSI ke parlemen, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Andreas Hugo Pareira juga tidak ambil pusing terhadap aksi turun gunung dari Jokowi ini. Saat dihubungi, dia malah mengingatkan isu ijazah palsu Jokowi yang dianggap menyita waktu dan perhatian masyarakat.
“Baiknya Jokowi turun ke masyarakat sambil bawa ijazahnya, karena sampai sekarang kasus ijazah ini menyita waktu dan perhatian masyarakat, tapi tidak jelas penyelesaiannya. Masyarakat ikut bertanya, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu?” ujarnya.
Politisi muda PDI-P Aryo Seno Bagaskoro bahkan menganggap figur Jokowi sudah tidak relevan lagi. Terlebih, setelah dijatuhkannya sanksi pemecatan Jokowi dari PDI-P, yang menunjukkan Jokowi tidak sejalan dengan nilai-nilai partai bahkan mencederai konstitusi.
Dan di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang tengah tertatih-tatih imbas dari instabilitas geopolitik global, menurutnya, tidak tepat jika Jokowi justru lebih asyik dengan ambisi politiknya. ”Alangkah lebih baik jika beliau memilih ikut bertanggung jawab terhadap berbagai program ekstra populisnya yang hari ini terbukti menambah beban fiskal. Di tengah situasi sekarang, rakyat butuh para pemimpinnya untuk mencari jalan keluar. Bukan asyik sendiri dengan agenda kekuasaan,” kata Seno.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Projo, kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, Freddy Damanik, telah menegaskan, safari Jokowi sebatas untuk menyapa masyarakat.
Di samping itu, menurut dia, terlalu dini jika seluruh gerakan politik Jokowi hanya dimaknai untuk kepentingan Pemilu 2029. Politik ditekankannya tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan jabatan, tetapi juga hubungan emosional dengan masyarakat.
Meski demikian, jika ada anggapan bahwa safari politik Jokowi untuk memperkuat dukungan pencalonan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, Freddy menilai analisis tersebut sah-sah saja dalam negara demokrasi.
”Kami tidak menyalahkan analisis politik yang mengaitkan dengan kontestasi 2029. Itu bisa saja dan sah-sah saja. Kalau modal sosial yang dimiliki Pak Jokowi dan kecintaan masyarakat kepada beliau digunakan untuk mendukung salah satu calon atau tokoh, menurut saya, sah saja dalam demokrasi,” katanya.
Akhirnya, apakah safari Jokowi akan benar-benar menjadi mesin pendongkrak PSI menuju Senayan atau sekadar menjaga relevansi politiknya pasca-kekuasaan, masih akan diuji waktu. Namun, satu hal yang mulai terbaca, jauh sebelum Pemilu 2029, manuver Jokowi telah memaksa partai-partai politik menghitung ulang peta persaingan, menjaga basis pemilih, sekaligus mengantisipasi perpindahan elite dan suara ke partai berlambang gajah tersebut.
