Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan kunci penguatan rupiah dari dalam negeri adalah penguatan ekspor dan konsistensi kebijakan fiskal dari Pemerintah. Tauhid Ahmad ekonom senior INDEF mengatakan, saat ini peningkatan impor masih lebih tinggi ketimbang ekspor.
“Kalau kita lihat data realisasi ekspor dan impor kita di bulan pertama maupun Maret dan kemungkinan April. Tren peningkatan impor itu jauh lebih kuat dibandingkan ekspor,” kata Tauhid kepada suarasurabaya.net, Sabtu (30/5/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia Januari–Maret 2026 mencapai US$66,85 miliar (setara Rp1.191,51 triliun) atau naik 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Sedangkan nilai impor Januari–Maret 2026 naik 10,05 persen di angka US$61,30 miliar (setara Rp 1.092,59 triliun) dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kondisi ini juga bisa dilihat dari rilis data Bank Indonesi mengenai defisit neraca transaksi berjalan.
Bank Indonesia mencatat Defisit Transaksi Berjalan pada kuartal I 2026 menjadi yang terdalam sejak 2019, yaitu 8,04 miliar US dolar. Sedangkan Neraca Pembayaran Indonesia mencatat defisit terbesar sepajang sejarah, yaitu 9,1 miliar US dolar.
“Nah itu membuat elemen bahwa memang ya permintaan dolar itu menguat,” katanya.
Tauhid memprediksi penguatan rupiah memerlukan waktu. Di tambah lagi, pemerintah harus memiliki konsistensi dalam membuat kebijakan ekonomi dan mengelola fiskal.
“Butuh waktu lama ya kaitannya dengan konsistensi kebijakan ekonomi kita, baik di fiskal soal DSI dan sebagainya. Saya kira itu yang masih investor tunggu ya. Wait n see akan jauh lebih kuat gitu,” ujarnya.
Intervensi di Pasar Obligasi Bukan Solusi Penguatan Rupiah
Ekonom senior itu juga melihat upaya pemerintah mengintervensi pasar obligasi, bukanlah solusi untuk meningkatkan nilai tukar rupiah.
“Menurut saya dengan kalau pemerintah intervensi itu justru bagi investor itu berpandangan terbalik. Investor melihat, kalau pemerintah terlalu campur tangan, berarti kan ada sesuatu nih. Obligasi dan sebagainya ya. Karena kan eh tadi ya, berarti kan market tidak sanggup, pemerintah turun tangan,” ucap Tauhid.
Katanya, usaha pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turun menjadi Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari Produk domestik bruto (PDB). Menurutnya angka ini membaik dibandingkan defisit per Maret 2026, yang sempat menyentuh 0,93 persen dari PDB. Hal itu adalah sinyal yang bagus untuk meningkatkan kepercayaan dari investor.
“Soal fiskal, memang kalau dalam periode kemarin Maret kan defisit kita hampir 0,9, kemudian turun lagi 0,6 di April. Itu sebenarnya tanda sinyal yang positif begitu. Tetapi itu sifatnya temporary. Kenapa? Karena ini April kan basis penerimaan pajaknya memang pasti tinggi, Orang sudah lapor PPh Badan dan Orang Pribadi,” ujarnya.
Justru menurutnya bagaimana pemerintah akan menjaga kondisi fiskal di Juni dan Juli 2026 menjadi sangat penting bagi investor.
“Kondisi nanti di bulan Juni-Juli itu apa penerimaan pajak kita. Apakah trennya kan growth-nya itu dibandingkan tahun lalu, atau bahkan lebih tinggi. Nah, kalau misalnya dia konsisten Juni-Juli, maka keraguan orang itu bisa ditepis,” pungkasnya.
Pada penutupan pasar pada Jumat (29/5/2026), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp17.881 per Dolar AS atau melemah 0,2 persen dibanding penutupan hari sebelumnya di posisi Rp17.846 per Dolar AS.
Pasar saham domestik juga ikut bergerak di zona merah, di mana Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,05 persen ke level 6.127.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih aman di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Yang saat itu hampir mencapai Rp17.800 per dolar Amerika Serikat (AS).
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengatakan, kondisi pelemahan kurs rupiah sudah diperhitungkan oleh pemerintah dan tidak perlu lagi ada perhitungan ulang.
“Nah, kita sudah hitung. Pada waktu simulasi 100 dolar per barrel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi, tidak ada masalah. Saya tidak harus hitung ulang APBN-nya. Tapi begini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun,” kata Purbaya di Masjid Salahuddin kompleks Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Katanya pemerintah akan mengintervensi pasar obligasi untuk mengendalikan kemerosotan nilai tukar rupiah. Purbaya juga optimistis, ke depan ekonomi Indonesia akan membaik.
“Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di coba di bendahara untuk sedikit membeli supaya yield-nya agak terkendali. Jadi, selama market terkendali, kemauan investor untuk asing, ya namanya untuk melakukan investasi domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat alihan masuk modal asing ke pasar-pasar obligasi kita,” ungkapnya.(lea/bil/iss)
