MEDAN, KOMPAS - Harga sawit di tingkat petani terus menurun pasca kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kewajiban ekspor sumber daya alam strategis hanya lewat BUMN. Setelah kebijakan diumumkan, harga tandan buah segar sawit di tingkat petani anjlok lebih dari 30 persen dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.300 per kilogram.
“Kami sangat terpukul karena hanya dalam sepekan harga sawit terjun bebas. Kami berharap harga sawit petani bisa naik lagi,” kata Sungkunen Tarigan, petani sawit di Kecamatan Sinembah Tanjung Mudah Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Sabtu (30/5/2026).
Sungkunen mengatakan, penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit sangat memukul ekonomi masyarakat di desa-desa sentra penghasil sawit. Ekonomi di desa-desa itu digerakkan oleh hasil penjualan TBS. Penurunan harga sawit yang sangat dalam hanya dalam satu pekan menekan ekonomi para keluarga petani.
Sungkunen menyebut, para petani rata-rata punya kebun sawit sekitar 1 hektar per keluarga dengan produksi sekitar 1 ton TBS per bulan. Mereka sebelumnya bisa mendapat sekitar Rp 3,3 juta per bulan. Kini, pendapatan petani hanya sekitar Rp 2,3 juta per bulan.
Pendapatan itu masih harus dipotong sekitar Rp 1 juta untuk pemupukan, pestisida, dan biaya panen dan pengangkutan. “Petani sawit pendapatannya pas-pasan. Kalau ada penurunan harga yang sangat dalam, kami sangat terpukul,” kata Sungkunen.
Sungkunen mengatakan, penurunan harga sawit menjadi obrolan petani dimana-mana. Tidak hanya di kebun, tapi juga di kedai kopi, di pesta-pesta, atau di rumah ibadah. Semuanya mengeluhkan harga sawit yang turun terus. Petani sawit khawatir harga TBS kembali anjlok di bawah Rp 1.000 seperti pada 2022 akibat kebijakan pemerintah tentang pelarangan ekspor CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, harga TBS sawit di tingkat petani anjlok akibat pengumuman kebijakan baru pemerintah terkait tata kelola ekspor sawit melalui BUMN.
“Saat ini pengusaha, trader, refinery, eksportir, dan pelaku pasar lainnya memilih menahan diri akibat ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah. Ketidakpastian ini memicu kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan yang akhirnya langsung menekan harga CPO dan TBS petani,” kata Mansuetus.
Mansuetus mengingatkan, industri sawit adalah salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Industri ini menghidupi 17 juta orang mulai dari petani, buruh, pekerja transportasi, UMKM, dan ekonomi masyarakat di daerah sentra sawit.
Mansuetus menyebut, ekosistem ekspor sawit nasional dibangun melalui jaringan logistik, tangki penyimpanan, depot, kapal tanker, kota hub perdagangan, dan pembiayaan ekspor. Ekosistem ini tidak lepas dari reputasi global yang dibangun puluhan tahun oleh pelaku usaha nasional.
“Pembeli internasional membeli bukan hanya karena barang tersedia, tetapi karena adanya kepastian pengiriman, kualitas, pembiayaan, manajemen risiko, dan kepercayaan terhadap mitra dagang,” kata Mansuetus.
POPSI meminta pemerintah berfokus memperkuat transparansi dan tata kelola tanpa merusak mekanisme pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk lembaga pengawas yang lebih baik, bukan badan usaha yang memonopoli perdagangan.
Lembaga itu sebaiknya berfokus meningkatkan pengawasan dengan pencatatan, dokumentasi, monitoring, transparansi data ekspor, dan pengawasan administratif yang lebih akuntabel dan transparan.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang digelar Kementerian Pertanian, Jumat (29/5/2026), mengatakan, harga CPO di pasar internasional dan permintaan CPO global masih bagus dan cenderung meningkat.
Dengan begitu, menurut Sudaryono, tidak ada alasan untuk menurunkan harga CPO dan TBS sawit petani di dalam negeri.
”Namun, yang terjadi justru TBS sawit petani dibeli murah. Tender CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) juga mengalami withdraw beberapa kali,” ujarnya (Kompas.id 29/5/2026).
Dalam beberapa hari terakhir ini, tender CPO di KPBN dibatalkan beberapa kali, yakni pada 21, 22, 25, 26, dan 28 Mei 2026. Pembatalan atau withdraw terjadi karena harga CPO yang semula mencapai Rp 14.500 per kilogram hanya ditawar di kisaran Rp 12.200-Rp 12.500 per kg.
Sudaryono meminta tender CPO di KPBN atau dalam negeri tidak boleh mengalami withdraw lagi. Menurut dia, tidak terjadinya kesepakatan harga tender CPO itu telah menyebabkan harga TBS sawit petani terbentuk secara tidak wajar.
Selain itu, pabrik-pabrik sawit di dalam negeri juga harus menormalisasi harga pembelian TBS sawit petani. Dari 139 pabrik kelapa sawit yang teridentifikasi membeli TBS sawit petani dengan harga rendah, baru 16 pabrik saja yang mulai menaikkan harga.
”Seluruh pelaku usaha industri sawit harus berkomitmen menjalankan transaksi perdagangan secara adil dan normal. Mereka harus menjaga harga pembelian TBS sawit petani tetap mengacu pada harga CPO global dan domestik serta harga TBS yang ditetapkan di masing-masing wilayah,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu pada pidato penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 20 Mei 2026.
Pemerintah memutuskan untuk membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru di bawah Danantara, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). PT DSI akan berperan sebagai eksportir tunggal komoditas strategis. Sejumlah komoditas yang disebutkan Prabowo adalah sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro-alloy.
