Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan arah penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) harus ditingkatkan menuju sektor-sektor kerja yang lebih berkualitas dan bernilai tambah tinggi.
“Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa,” katanya dalam rapat dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Pertemuan dengan Mukhtarudin merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Kementerian P2MI, khususnya terkait penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, serta peningkatan kualitas dan kapasitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi dan upgrading skill.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia.
Data yang terintegrasi disebut akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan pekerja migran sekaligus memperkuat sistem pelindungan pekerja migran Indonesia secara lebih efektif dan terukur.
Baca juga: Menteri PPN: Produk UMKM Kepri punya nilai jual tinggi
Baca juga: Bappenas dukung proyek konversi energi angin jadi listrik di Batam
Pertemuan turut membahas pelaksanaan Direktif Presiden melalui Program SMK Go Global yang menargetkan penyaluran 500 ribu pekerja migran Indonesia pada periode 2026–2029.
Program tersebut difokuskan untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global, termasuk melalui peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan kerja.
Kepala Bappenas juga menyoroti urgensi konsep village based protection dengan menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia.
“Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Kalau konsep village based protection worker benar-benar berjalan, ini akan menjadi konsep baru dalam pembangunan nasional. Pembangunan dimulai dari desa, tetapi input dan peluangnya bisa berasal dari luar negeri,” ungkap dia.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif.
“Pada prinsipnya kami di sini akan membantu memastikan perencanaan yang disiapkan dapat mendukung kementerian/lembaga. Kami hanya melengkapi dan membantu agar program yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi,” ucap Rachmat.
Baca juga: KP2MI-Bappenas bahas strategi peningkatan kompetensi pekerja migran
Baca juga: Wakil Menteri PPN: Transformasi ekspor butuh ekosistem kuat
“Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa,” katanya dalam rapat dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Pertemuan dengan Mukhtarudin merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Kementerian P2MI, khususnya terkait penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, serta peningkatan kualitas dan kapasitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi dan upgrading skill.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia.
Data yang terintegrasi disebut akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan pekerja migran sekaligus memperkuat sistem pelindungan pekerja migran Indonesia secara lebih efektif dan terukur.
Baca juga: Menteri PPN: Produk UMKM Kepri punya nilai jual tinggi
Baca juga: Bappenas dukung proyek konversi energi angin jadi listrik di Batam
Pertemuan turut membahas pelaksanaan Direktif Presiden melalui Program SMK Go Global yang menargetkan penyaluran 500 ribu pekerja migran Indonesia pada periode 2026–2029.
Program tersebut difokuskan untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global, termasuk melalui peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan kerja.
Kepala Bappenas juga menyoroti urgensi konsep village based protection dengan menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia.
“Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Kalau konsep village based protection worker benar-benar berjalan, ini akan menjadi konsep baru dalam pembangunan nasional. Pembangunan dimulai dari desa, tetapi input dan peluangnya bisa berasal dari luar negeri,” ungkap dia.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif.
“Pada prinsipnya kami di sini akan membantu memastikan perencanaan yang disiapkan dapat mendukung kementerian/lembaga. Kami hanya melengkapi dan membantu agar program yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi,” ucap Rachmat.
Baca juga: KP2MI-Bappenas bahas strategi peningkatan kompetensi pekerja migran
Baca juga: Wakil Menteri PPN: Transformasi ekspor butuh ekosistem kuat
