Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperkenalkan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia perlu dikaji secara mendalam sebelum diterapkan.
Menurut Djarot, kebijakan pendidikan tidak bisa langsung diambil hanya karena kepala negara sedang melakukan kunjungan ke suatu negara.
Advertisement
“Kan tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah. Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu,” kata Djarot di Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).
Oleh karena itu, Djarot mengingatkan perlunya kajian mendalam mengenai bahasa asing yang perlu dikuasai oleh peserta didik.
“Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa?” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar kebijakan pembelajaran bahasa asing disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing sekolah.
“Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya melakukan kajian apa yang paling penting yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Kita juga harus mengubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, menilai apabila pernyataan mengenai pembelajaran bahasa Prancis hanya sebatas diplomasi, maka hal tersebut tidak tepat disampaikan oleh seorang presiden.
“Kalau kita bilang bahasa diplomasi, tetapi ketika presiden berbicara, tentu itu harus menjadi sesuatu yang diperhatikan sebagai keputusan. Oleh karena itu saya kira bahasa Prancis itu penting. Bahasa Prancis adalah salah satu bahasa dunia. Tetapi dalam kurikulum pendidikan kita selama ini sudah ditetapkan bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa wajib,” katanya.
