JAKARTA, KOMPAS — Di tengah tekanan ekonomi akibat nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga level Rp 17.900 per dolar AS, komunikasi publik pemerintah mendapat sorotan tajam.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menilai narasi yang dibangun Istana tidak memiliki empati dan justru berpotensi memantik eskalasi amarah publik yang kini tengah terhimpit persoalan ekonomi.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Andreas Hugo Pareira di sela-sela agenda Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi PDI-P DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Ia mengingatkan pemerintah agar lebih hati-hati dalam merespons situasi ekonomi saat ini, yang diakuinya telah memantik emosi publik. Arah dari situasi saat ini dinilai sangat bergantung pada kepiawaian pemerintah dalam mengelola negara sekaligus mengelola emosi masyarakat.
”Secara pribadi maupun sebagai PDI Perjuangan, kita menghendaki ada perbaikan dari situasi ini sehingga tidak menyulitkan kita semua sebagai bangsa,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDI-P ini.
Persoalannya, di tengah situasi sulit tersebut, Istana berulang melakukan blunder komunikasi. Ini terutama terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengesankan masyarakat desa tidak terdampak oleh melambungnya nilai dolar. Menurut Andreas, hal tersebut merupakan respons sederhana yang justru memancing emosi publik, sehingga seharusnya tidak dilontarkan.
Ia pun mengkritik tumpulnya barisan komunikasi Istana. Ia menekankan perlunya juru bicara atau tim kepresidenan yang mampu menyampaikan kondisi negara dengan lebih elegan. Lebih jauh, ia menyentil peran Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari yang seharusnya mengelola urusan komunikasi tersebut, tetapi justru absen bersuara.
Secara pribadi maupun sebagai PDI Perjuangan, kita menghendaki ada perbaikan dari situasi ini sehingga kemudian tidak menyulitkan kita semua sebagai bangsa.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat pun membantah keras klaim yang menyebutkan rakyat desa tidak merasakan dampak dari pelemahan rupiah. Meskipun masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan mata uang asing, meroketnya dolar secara otomatis mengerek harga-harga kebutuhan pokok secara signifikan.
”Misalnya contoh, pengusaha tahu dan tempe itu menjerit karena harga kedelai itu naik. Kalau misalnya terus-terusan seperti ini, bisa tutup itu,” ungkap Djarot.
Ia pun menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar ini berdampak pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Djarot menantang pihak Istana untuk mempertanggungjawabkan pernyataan mereka. ”Biar Presiden lah bisa menjelaskan apa maknanya dolar naik rakyat desa tidak terdampak,” tegasnya.
Tidak hanya soal ekonomi, gaya pembuatan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai terbiasa memaksakan kehendak dari atas juga disebut berkontribusi pada penumpukan kekecewaan.
Djarot mencontohkan wacana kurikulum wajib bahasa Perancis yang muncul secara mendadak saat kunjungan Presiden ke negara tersebut.
”Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya bahasa Afrika itu yang harus diajarkan? Kan tidak begitu-begitu,” ucapnya.
Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya bahasa Afrika itu yang harus diajarkan? Kan tidak begitu-begitu.
Djarot menilai kebijakan pendidikan tidak bisa diputuskan secara serta-merta hanya berdasarkan lawatan kepala negara. Penentuan kurikulum harus melalui kajian mendalam dan diserahkan kepada pihak sekolah serta kementerian terkait selaku pengguna, bukan sekadar instruksi dari atas.
Hal serupa juga berlaku untuk kebijakan Koperasi Merah Putih yang terkesan dipaksakan. Kebijakan itu dinilai menyulitkan pemerintah daerah dan berpotensi memicu alih fungsi lahan.
”Kita harus juga merubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan. Kayak Koperasi Desa Merah Putih, kan tidak bisa seperti itu dipaksakan. Karena koperasi itu tumbuh dari bawah,” tambahnya.
Sementara itu, Andreas menyoroti lemahnya transparansi pemerintah terkait urgensi lawatan Presiden ke luar negeri. Ia menekankan bahwa rakyat berhak mengetahui target diplomasi tersebut sebelum keberangkatan. ”Tidak, oh ini pergi ke apa, nanti shalat Idul Adha di Perancis. Itu kan bukan argumentasi gitu,” tuturnya.
Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah sempat menembus Rp 17.906 per dolar AS pada perdagangan Kamis (28/5/2026) siang, melemah 0,58 persen dibanding penutupan pasar hari sebelumnya. Secara tahun kalender berjalan, rupiah terhadap dolar AS melemah sebesar 7,34 persen.
Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat ditutup dengan menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada awal April 2026. Padahal, level ini merupakan titik pelemahan terdalam saat krisis Asia 1997-1998. Pelemahan pun terus terjadi hingga rupiah bertengger di level Rp 17.789 per dolar AS pada 26 Mei 2026.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menjelaskan, pergerakan rupiah di kisaran Rp 17.700-Rp 17.800 per dolar AS telah menciptakan kecemasan akan hilangnya jangkar stabilitas.
Bahkan, sekalipun BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026, depresiasi rupiah seolah masih melanjutkan tren pelemahannya. Sejak kenaikan suku bunga hingga 26 Mei 2026, rupiah tercatat melemah 0,6 persen.
”Pelemahan ini bukan sekadar masalah angka, melainkan sinyal bahwa ekonomi Indonesia sedang berada dalam impitan ganda, yaitu tekanan moneter global yang tak kunjung reda dan tantangan struktural domestik, yaitu energi dan fiskal yang mulai diuji oleh pasar,” ujarnya.
