Bisnis.com, INDRAMAYU - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengambil alih pengelolaan RSUD Pantura M.A. Sentot Patrol dari Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Langkah ini diambil setelah rumah sakit tersebut mengalami stagnasi pelayanan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena keterbatasan kapasitas anggaran dan sumber daya di tingkat daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pengambilalihan tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah pantura.
Menurutnya, penanganan rumah sakit dengan cakupan pelayanan lintas kabupaten sudah seharusnya berada pada kewenangan pemerintah provinsi.
“Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Setelah diambil alih, Rumah Sakit Patrol akan kita kembangkan menjadi rumah sakit provinsi. Fungsinya tidak lagi terbatas untuk Indramayu, tapi juga melayani Subang dan Majalengka,” ujar pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), Sabtu (30/5/2026).
Ia menegaskan, pemerintah provinsi menargetkan RSUD Patrol menjadi pusat rujukan baru di kawasan Jawa Barat bagian utara.
Baca Juga
- Pemprov Jabar Resmi Ambil Alih RSUD Patrol Indramayu
- Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Pemprov Jabar Tunggu Tindaklanjut Pusat
- Pemprov Jabar Sepakati Merger Dua BPR di Cirebon, Aset Diproyeksi Tembus Rp1 Triliun
Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan fasilitas medis, tenaga kesehatan, serta kapasitas layanan rujukan penyakit menengah hingga berat.
“Pengelolaan di provinsi memungkinkan peningkatan anggaran, peningkatan fasilitas, dan percepatan pembangunan layanan. Dengan kapasitas provinsi, kita bisa memastikan mutu layanan lebih terjamin dan lebih cepat berkembang,” kata Dedi Mulyadi.
Dari sisi Pemerintah Kabupaten Indramayu, pengalihan ini tidak hanya bertujuan memperbaiki layanan, tetapi juga meringankan beban fiskal daerah.
Selama ini, anggaran pemeliharaan fasilitas kesehatan skala besar kerap membebani postur anggaran kabupaten. Dengan beralihnya pengelolaan ke provinsi, belanja daerah dapat dialihkan ke sektor prioritas lain, termasuk layanan dasar dan peningkatan infrastruktur.
Sementara itu, Pemprov Jabar juga menilai rujukan kesehatan wilayah pantura membutuhkan dukungan fasilitas yang setara dengan rumah sakit provinsi lainnya.
Sebelum pengambilalihan, kapasitas RSUD Patrol dinilai tidak berkembang optimal dan memunculkan risiko ketimpangan pelayanan jika tidak segera ditangani. Karena itu, integrasi ke dalam sistem layanan kesehatan provinsi dinilai sebagai langkah paling realistis.
KDM menambahkan, kebijakan ini bukan hanya soal alih aset atau perubahan status administrasi, melainkan upaya menyatukan tata kelola kesehatan agar lebih efisien.
"Model pengelolaan terpadu di bawah provinsi, berbagai perencanaan seperti pengembangan ruang layanan baru, peningkatan alat kesehatan, serta perekrutan tenaga spesialis dapat dilakukan tanpa hambatan birokrasi antardaerah," kata KDM.
