YOGYAKARTA, KOMPAS - Sejumlah elemen masyarakat sipil mulai mengonsolidasikan diri menghadapi situasi regresi atau kemunduran demokrasi yang dinilai kian mengkhawatirkan. Salah satu agenda yang dinilai penting untuk dikawal masyarakat sipil adalah memastikan Pemilu 2029 berjalan dengan demokratis.
Upaya konsolidasi itu antara lain terlihat dalam acara Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik yang diselenggarakan di Gadjah Mada University Club Hotel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026). Dalam acara tersebut digelar rangkaian diskusi yang membahas situasi Indonesia akhir-akhir ini dalam perspektif politik, sosial, ekonomi, hukum, dan aspek lainnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito mengatakan, Konferensi Republik digelar sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus untuk merespons keresahan terhadap situasi Indonesia beberapa waktu terakhir. Dia menyebut, dalam sejarah Indonesia, masyarakat sipil memegang peranan yang sangat penting.
"Indonesia adalah sebuah proyek kemanusiaan dan kebudayaan yang megah, yang fondasi-fondasinya digali, dirumuskan, dan diteguhkan oleh kekuatan yang hari ini kita sebut civil society atau masyarakat sipil," katanya saat memberi sambutan dalam acara tersebut.
Arie memaparkan, secara historis, pendirian dan perkembangan Indonesia sebagai negara tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para elite, pertarungan bersenjata, dan klaim hukum. Sejarah bangsa dan negara ini juga diwarnai oleh gerakan pemuda, kaum pergerakan, serikat buruh, kelompok tani, tokoh adat, jurnalis, dan organisasi keagamaan yang bergerak di akar rumput.
"Kita menyadari bahwa civil society adalah rahim tempat janin bernama Indonesia dikandung dan dilahirkan. Beberapa catatan sosiologis sejarah Indonesia dapat disebut sebagai dasar argumen mengapa peran masyarakat sipil sangat penting untuk membaca keindonesiaan hari ini," ungkap Arie yang juga dosen Departemen Sosiologi UGM.
Namun, Arie menambahkan, gerakan masyarakat sipil di Indonesia juga mengalami pasang surut. Pada masa Orde Baru, misalnya, masyarakat sipil mengalami tekanan besar. Meski begitu, gerakan perlawanan masyarakat sipil tidak pernah benar-benar padam. Perlawanan itu pun memuncak pada Reformasi 1998.
Arie juga mengingatkan, hampir tiga dekade setelah Reformasi 1998, demokrasi di Indonesia mengalami tekanan. Dia menyebut, saat ini, Indonesia sedang menghadapi fenomena yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai regresi demokrasi atau kemunduran demokrasi. "Salah satu tantangan terbesar demokrasi kita saat ini adalah menguatnya gejala kartelisasi politik dan kooptasi negara terhadap ruang-ruang publik," tuturnya.
Di tengah kondisi itu, kata Arie, partai politik yang seharusnya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara justru cenderung terjebak dalam pragmatisme elektoral jangka pendek. Di sisi lain, terjadi fragmentasi dan polarisasi di kalangan masyarakat sipil. Oleh karena itu, upaya mengonsolidasikan masyarakat sipil dibutuhkan untuk memperkuat posisi tawar di hadapan negara.
"Ketika civil society terfragmentasi, posisi tawar di hadapan negara menjadi lemah. Ini bahan refleksi buat kita. Konsolidasi sipil tidak hanya harus dikerjakan pada tahap awal transisi demokrasi, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan," papar Arie.
Kepala Laboratorium Indonesia 2045 Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, berbagai masalah yang terjadi saat ini menunjukkan kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu contohnya, nilai tukar rupiah terus melemah dan hampir menyentuh Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat. "Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, sementara daya beli rakyat kecil tergerus," ujarnya.
Dia menambahkan, sejumlah aktivis diduga dikriminalisasi karena dituduh menghasut dalam aksi demonstrasi. Sementara itu, aktivis Kontras, Andrie Yunus, disiram air keras oleh personel Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI hingga berisiko mengalami cacat mata permanen.
"Semua ini bukan rangkaian kebetulan yang berdekatan. Semua ini adalah gejala dari penyakit yang sama. Penyakit itu bukan sekadar krisis ekonomi, bukan sekadar krisis hukum, dan bukan sekadar krisis kebijakan," ujarnya.
Jaleswari menyebut masalah yang terjadi di Indonesia saat ini dengan istilah republik tanpa warga. Dia mengatakan, dari sisi prosedural, Indonesia masih memiliki DPR, partai politik, dan pemilu yang diselenggarakan tepat waktu. Namun, lembaga-lembaga itu telah kehilangan fungsi untuk menghubungkan kehendak warga dan kebijakan pemerintah.
Padahal, Jaleswari memaparkan, mengutip pandangan filsuf Hannah Arendt, esensi politik yang otentik bukan terletak pada institusi-institusi formal, melainkan pada ruang antara tempat warga dan pemegang kekuasaan saling bertemu dan saling mengoreksi. Saat ruang antara itu hilang, aspirasi yang disampaikan masyarakat pun tak mendapat tempat dalam keputusan pemerintah.
"Republik tanpa warga adalah sebuah kontradiksi dalam istilah. Dia mungkin terus berdiri sebagai bentuk, sebagai prosedur, sebagai upacara, tetapi ia telah kehilangan apa yang membuatnya bernyawa," ungkap Jaleswari.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, mengatakan, salah satu agenda yang harus dikawal oleh masyarakat sipil adalah memastikan Pemilu 2029 berjalan dengan demokratis. "Upaya-upaya untuk membuat Pemilu 2029 tidak demokratis harus kita cegah," ujarnya.
Saiful menambahkan, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan sesuatu yang sangat penting. Apabila pemilu yang diselenggarakan mengalami cacat dan tidak mendapat legitimasi, pemimpin yang terpilih pun menjadi tidak memiliki legitimasi. Oleh karena itu, memastikan pemilu berjalan demokratis menjadi sangat penting.
Republik tanpa warga adalah sebuah kontradiksi dalam istilah. Dia mungkin terus berdiri sebagai bentuk, sebagai prosedur, sebagai upacara, tetapi ia telah kehilangan apa yang membuatnya bernyawa
Ketua Panitia Konferensi Republik Sudirman Said mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak dari latar belakang yang berbeda. Namun, sejumlah elemen masyarakat sipil itu bersedia berkumpul dan menanggalkan perbedaan yang ada demi menjaga kelangsungan Indonesia.
"Kegiatan pagi ini hingga malam nanti adalah bukti bahwa bila sejarah memanggil, maka pribadi-pribadi dengan latar belakang komunitas yang berbeda, profesi berbeda, suku bangsa dan agama berbeda, orientasi politik yang berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, bahkan generasi berbeda, dengan ringan hati semua menanggalkan perbedaan itu, kemudian berbaris bersatu untuk satu tujuan besar, yaitu menjaga keselamatan dan kelangsungan republik kita tercinta," kata Sudirman.
