Prabowo Tunjuk AHY sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Sumber: Putu Indah Savitri/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Ketua: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," demikian berdasarkan salinan Perpres tersebut, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Tinggal Diumumkan

Sementara itu untuk posisi wakil ketua dijabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Adapun susunan anggota Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dalam Prepes tersebut dijelaskan komite mempunyai tugas untuk menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost ouerntn) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Masalah itu meliputi kepemilikan perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan, serta penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan.

Selain itu, komite juga bertugas menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang meliputi rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV