Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang direncanakan berlokasi di Desa Pandai, Kabupaten Bima.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam mendukung penuh program pemerintah pusat tersebut melalui penyediaan lahan hibah khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Tanah ini dihibahkan oleh Pemprov NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat," ujar Iqbal melalui keterangan resmi diterima di Mataram, Sabtu.
Ia menyebutkan, terdapat dua alternatif lahan yang sedang dikaji dengan luas masing-masing sekitar 13 hektare dan 18 hektare. Kedua lokasi dinilai cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang dirancang dalam konsep Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan pendidikan baru, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda NTB.
"Pemerintah pusat dan Pemprov NTB saat ini terus melakukan koordinasi dan kajian kelayakan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang," ujar Gubernur NTB.
Hingga saat ini, Desa Pandai tetap menjadi lokasi prioritas dan paling berpeluang menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.
"Kehadiran Sekolah Rakyat tersebut diharapkan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mampu menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik," katanya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam mendukung penuh program pemerintah pusat tersebut melalui penyediaan lahan hibah khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Tanah ini dihibahkan oleh Pemprov NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat," ujar Iqbal melalui keterangan resmi diterima di Mataram, Sabtu.
Ia menyebutkan, terdapat dua alternatif lahan yang sedang dikaji dengan luas masing-masing sekitar 13 hektare dan 18 hektare. Kedua lokasi dinilai cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang dirancang dalam konsep Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan pendidikan baru, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda NTB.
"Pemerintah pusat dan Pemprov NTB saat ini terus melakukan koordinasi dan kajian kelayakan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang," ujar Gubernur NTB.
Hingga saat ini, Desa Pandai tetap menjadi lokasi prioritas dan paling berpeluang menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.
"Kehadiran Sekolah Rakyat tersebut diharapkan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mampu menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik," katanya.
