KEPERGIAN Presiden Prabowo Subianto ke Perancis kembali memantik perdebatan publik. Di tahun 2026 yang baru berjalan enam bulan, Presiden Prabowo sudah tiga kali berkunjung ke Perancis.
Masyarakat mengkritisi frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang dianggap cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tekanan.
Perdebatan mengenai perjalanan presiden sesungguhnya mencerminkan pertanyaan publik terhadap kemampuan negara membaca situasi dan mengelola masa depan ekonomi nasional.
Pertanyaan tersebut muncul di tengah meningkatnya kecemasan sebagian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
Nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Kelas menengah mulai mengeluhkan daya beli yang menurun. Dunia usaha menghadapi ketidakpastian global.
Di saat yang sama, pemerintah menjalankan berbagai program ambisius yang membutuhkan pembiayaan besar.
Dalam konteks seperti ini, sebagian masyarakat memandang frekuensi perjalanan luar negeri presiden kurang sensitif terhadap kegelisahan ekonomi yang sedang berkembang.
Tentu saja, kunjungan kenegaraan bisa menghasilkan kesepakatan strategis bernilai miliaran dolar. Pemerintah bisa saja mengatakan, Presiden Prabowo sedang memperjuangkan kepentingan nasional di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
Namun dalam politik, persepsi bisa sama atau lebih penting daripada substansi.
Baca juga: Mode Bertahan Kelas Menengah Indonesia
Diplomasi luar negeri Presiden Prabowo bisa saja menghasilkan keuntungan dan investasi besar.
Namun, apabila publik tidak percaya pemerintah memiliki arah jelas dan kemampuan mengelola tantangan ekonomi, kunjungan presiden memperburuk kondisi ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan kepercayaan pasar.
Pelemahan rupiah sering kali dijelaskan sebagai akibat faktor-faktor eksternal. Penjelasan ini tentu tidak keliru.
Penguatan dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga Federal Reserve, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi global memang memengaruhi nilai tukar banyak negara berkembang.
Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya memadai. Dalam beberapa bulan terakhir, rupiah berada di bawah tekanan yang relatif lebih besar dibandingkan sejumlah mata uang di kawasan.
Reuters mencatat bahwa sentimen negatif terhadap rupiah mencapai level tertinggi sejak 2022. Dalam laporan tersebut, sebagian pelaku pasar mengaitkan sentimen itu dengan kekhawatiran terhadap prospek fiskal, independensi bank sentral, dan transparansi pasar modal Indonesia.
