Investasi merupakan batu loncatan bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Namun, pada saat yang sama, kepercayaan investor terhadap Indonesia tengah diuji. Lantas, apakah gayung akan bersambut dengan karpet merah bagi para investor?
Secercah harapan itu mencuat dalam forum bisnis Indonesia-China dan pendirian Asosiasi Alumni Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) yang membahas mengenai ”Indonesia Maju: Ekonomi Digital dan Peluang Industri Regional Baru di Era Kecerdasan Buatan”, di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, Duta Besar Indonesia untuk China Zhou Haoli, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mulyadi Jayabaya, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Melalui forum ini, alumni akhirnya dipertemukan kembali. Mereka bertukar pikiran satu sama lain, termasuk membuka peluang kerja sama investasi keuangan digital, akal imitasi (AI) dan pusat data, industri energi baru, serta lokalisasi perusahaan.
Salah satu benang merahnya adalah Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara akan menjadi tujuan strategis bagi perusahaan-perusahaan China yang tengah mengarah pada globalisasi, kolaborasi industri regional, dan pengembangan infrastruktur digital.
Ketua Asosiasi Alumni CKGSB Cheng Chenfeng mengatakan, pembentukan asosiasi merupakan titik awal yang sangat penting dalam rangka menyatukan kekuatan alumni secara global guna memperkuat peran di pasar Indonesia.
”Ini juga merupakan platform utama bagi kerja sama ekonomi Tiongkok-Indonesia. Lebih dari 100 perusahaan alumni telah hadir di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan terkemuka seperti TikTok dan Alibaba,” ujarnya.
Di samping Tiktok/PT Tokopedia, masih ada beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan alumni CKGSB di pasar Indonesia, yakni PT Global Jet Express (J&T Express), PT Gotion Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW), PT Bondera Global Internasional, ATM Capital, dan PT Wook Global Technology.
Ke depan, kami akan terus mendukung alumni untuk berakar dan berkembang secara lokal, mempromosikan kerja sama bilateral yang lebih dalam dan praktis, serta menyambut lebih banyak elite bisnis Indonesia untuk belajar di CKGSB, menumbuhkan pemahaman melalui pertukaran, menciptakan kesuksesan bersama melalui koneksi, dan membangun jaringan bisnis dua arah.
Sederet capaian ini tidak lepas dari formula berupa modal dan teknologi dari China yang menghasilkan pemberdayaan pembangunan Indonesia. Artinya, bisnis bukan sekadar investasi, melainkan juga transfer teknologi, pengembangan talenta lokal, dan rantai pasok berbasis lokal.
Cheng menambahkan, investasi dan transfer teknologi juga telah menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Apalagi, kini, terdapat lebih dari 25.000 wirausaha lulusan CKGSB dengan dana alumni mencapai 20 miliar yuan atau Rp 52,79 triliun yang siap mendukung pengembangan pasar Indonesia.
”Ke depan, kami akan terus mendukung alumni untuk berakar dan berkembang secara lokal, mempromosikan kerja sama bilateral yang lebih dalam dan praktis, serta menyambut lebih banyak elite bisnis Indonesia untuk belajar di CKGSB, menumbuhkan pemahaman melalui pertukaran, menciptakan kesuksesan bersama melalui koneksi, dan membangun jaringan bisnis dua arah,” tuturnya.
Ditemui seusai acara, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan, hubungan kerja sama Indonesia-China dapat terus terjalin mengingat China saat ini merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan total perdagangan sekitar 154 miliar dolar AS.
Bentuk kemitraan strategis antara Indonesia dan China itu juga tecermin dari partisipasi Indonesia dalam Salon International de l’Alimentation (SIAL) Shanghai 2026. Dalam rangkaian acara tersebut, potensi transaksi tercatat senilai 88,48 juta dolar AS atau Rp 1,55 triliun.
”Karena mereka rata-rata semua investasi di Indonesia, saya titipkan, ketika melakukan investasi, tolong harus dipelajari local wisdom sehingga investasi dalam bentuk apa pun itu bisa bermanfaat untuk Indonesia dan juga masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia menegaskan, efek pengganda dari investasi harus bisa menyejahterakan masyarakat sekitar. Maka dari itu, investasi yang dilakukan harus mengedepankan transfer pengetahuan dan transfer teknologi.
Di sisi lain, iklim investasi di Indonesia tengah disorot oleh dunia usaha asal China. Secara terang-terangan, Kamar Dagang China di Indonesia menyurati Presiden Prabowo Subianto mengenai segudang persoalan terkait hambatan investasi yang memberatkan pelaku usaha asal China.
Dalam surat yang tersebar luas di publik pada 12 Mei 2026, sederet persoalan diungkapkan, meliputi ketatnya regulasi, penegakan hukum yang berlebihan, serta kebijakan baru, seperti kenaikan pajak dan royalti, kewajiban retensi devisa hasil ekspor, pengurangan kuota bijih nikel, pengetatan izin kerja tenaga asing, dan dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas.
”Permasalahan ini telah mengganggu operasional usaha yang normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China terhadap kondisi iklim usaha dan masa depan perkembangan (bisnis) mereka di Indonesia,” demikian bunyi surat itu (Kompas.id, 14/5/2026).
Padahal, China merupakan salah satu negara yang memberikan sumbangan investasi langsung terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi langsung China selama dua tahun terakhir mencapai 15,6 miliar dolar AS.
Selama periode 2024-2025, China menempati posisi ketiga sebagai negara terbesar yang berinvestasi secara langsung di Indonesia setelah Singapura dan Hong Kong. Meski demikian, nilai investasi tersebut turun 7,4 persen secara tahunan, dari 8,1 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 7,5 miliar dolar AS pada 2025.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kepercayaan iklim investasi Indonesia semakin tergerus. Penyebab utamanya ialah ketidakpastian hukum atau regulasi yang kerap berganti-ganti dan bahkan cenderung bersifat monopoli negara.
”Seperti badan ekspor, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), ini. Akhirnya, investasi yang memiliki pandangan 10-15 tahun untuk persiapan lahan pabrik, pendanaan, dengan perubahan kebijakan, bisa membuat investor merasa tidak pasti, kemudian relokasi ke negara lain, dan tidak jadi masuk,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Banyak perusahaan otomotif dan elektronik dari negara-negara lain di Indonesia itu mengalihkan investasinya ke India, kemudian ke Vietnam. Salah satunya karena faktor daya saing. Daya saing itu masalah pemberantasan korupsi, terkait kepastian hukum, kemudian terkait ’skill’ dan inovasi dari tenaga kerja.
Di tengah kondisi gejolak global seperti saat ini, ia melanjutkan, penempatan investasi langsung semakin krusial. Jika hanya bertumpu pada investasi portofolio yang cenderung bersifat jangka pendek, ekonomi nasional akan semakin rapuh.
Sebaliknya, ketahanan ekonomi dapat diwujudkan melalui investasi langsung yang memiliki jangka waktu panjang. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan iklim investasi di Indonesia kondusif dengan mempermudah aspek berbisnis, menegakkan kepastian hukum serta memastikan transparansi.
”Banyak perusahaan otomotif dan elektronik dari negara-negara lain di Indonesia itu mengalihkan investasinya ke India, kemudian ke Vietnam. Salah satunya karena faktor daya saing. Daya saing itu masalah pemberantasan korupsi, terkait kepastian hukum, kemudian terkait skill dan inovasi dari tenaga kerja,” kata Bhima.
Menurut dia, sederet permasalahan tersebut pada akhirnya mendistorsi kepercayaan investor untuk menanamkan modal secara langsung di Indonesia. Bahkan, investor yang cenderung dominan di sektor hilirisasi belakangan mulai ragu terhadap kepastian hukum di Indonesia.
Jika sentimen ini terus dibiarkan, dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Lebih daripada itu, investor bahkan akan memilih untuk berpaling ke negara lain yang dinilai lebih aman dan menjamin iklim investasi.
Mengutip Indeks Kepercayaan Investasi Asing Langsung atau FDI Confidence Index 2026 dari Kearney, Indonesia memiliki skor 1,537 atau menempati posisi ke-13 di antara negara-negara berkembang. Meski turun satu posisi dibanding tahun lalu, Indonesia masih berada di atas Vietnam dan Filipina.
Dalam laporan yang sama, 87 persen investor menyatakan tetap optimistis atau bahkan lebih optimistis terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi. Investor menempatkan talenta dan keterampilan tenaga kerja (28 persen) serta sumber daya alam (28 persen) sebagai faktor terpenting.
