HARIAN.FAJAR.CO.ID, PINRANG – Ketua DPD II Partai Golkar Pinrang Usman Marham mengapresiasi langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam melakukan pembenahan tata kelola sektor pertambangan nasional.
Hal tersebut melalui penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan perusahaan tambang yang melanggar aturan.
Menurut Usman Marham, kebijakan yang dijalankan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kekayaan sumber daya alam agar dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia yang bergerak cepat melakukan penertiban terhadap tambang ilegal dan perusahaan yang tidak taat aturan. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap tata kelola pertambangan yang baik, transparan, dan berkeadilan,” ujar Usman Marham pada Sabtu, 30 Mei.
Usman menilai langkah investigasi terhadap tujuh kasus pertambangan ilegal skala besar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik-praktik yang selama ini merugikan negara.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, aktivitas tambang ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp857,55 miliar.
Selain itu, pemerintah juga telah menjatuhkan sanksi kepada 15 perusahaan tambang bermasalah, dengan 13 perusahaan dibekukan layanan perizinannya dan dua perusahaan dikenai sanksi administratif finansial senilai total Rp3,2 miliar.
Usman menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Perusahaan yang memiliki izin sekalipun tidak boleh merasa kebal hukum. Jika ditemukan melanggar ketentuan operasional maupun merusak lingkungan, maka harus diberikan sanksi tegas. Ini menjadi pesan penting bahwa pemerintah hadir untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu,” katanya.
Menurutnya, kebijakan Menteri Bahlil yang menyasar seluruh komoditas mineral dan batu bara, mulai dari nikel, batu bara, emas, bauksit, pasir kuarsa hingga timah, merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola sektor pertambangan nasional.
Usman juga mendukung upaya Kementerian ESDM dalam melakukan evaluasi terhadap ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang saat ini jumlahnya mendekati 5.000 izin aktif di seluruh Indonesia.
“Penataan sektor pertambangan harus terus dilakukan agar tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang,” ujarnya.
Usman berharap hasil penataan dan penegakan hukum yang sedang dilakukan Kementerian ESDM dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan Indonesia secara menyeluruh serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Langkah yang dilakukan Menteri Bahlil patut didukung semua pihak karena bertujuan menjaga aset bangsa dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” tutup Usman Marham. (ams)
