Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyoroti kasus pelecehan seksual yang belakangan ini terjadi. Tercatat ada dua kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jawa Tengah yakni di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, dan Padepokan Padang Ati, Pekalongan.
Menurutnya, permasalahan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Diperlukan gerakan bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
"Kita harus saling asah dan asuh. Tidak cukup dengan penegakan hukum. Kita harus mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat untuk menyadarkan kembali agar kejadian kekerasan tidak terulang," kata Luthfi usai menghadiri peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Sabtu (30/5).
Luthfi mengatakan, proses hukum dalam perkara kekerasan memang kewenangan aparat kepolisian. Namun, untuk pemulihan korban dan lembaga pesantrennya diperlukan penanganan bersama.
Ia mengaku telah berdiskusi dengan Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin, terkait persoalan itu. Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan kementerian, aparat penegak hukum, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan kekerasan di pesantren.
Luthfi juga menyampaikan, kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah pesantren menjadi evaluasi bersama agar tidak terulang ke depannya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Tengah, Tazkiyatul Mutmainah, mengatakan pihaknya berkomitmen dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
Ia akan terus mendorong masyarakat agar berani bersuara ketika melihat, mengetahui, atau menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual.
"Kita aktif menyadarkan masyarakat untuk berani speak up (bicara), berani bersuara ketika melihat atau menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, karena ini adalah tugas kita bersama," ujar Tazkiyatul yang juga Wakil Wali Kota Tegal.
Tazkiyatul menyatakan, Fatayat NU Jawa Tengah siap mengawal program pemerintah khususnya soal pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.
