REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persaingan geopolitik di Asia Timur kembali memanas. Jepang menegaskan akan terus memperkuat kemampuan pertahanannya dan memperluas kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik, sembari menolak tudingan China yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk "militerisme baru".
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam forum keamanan internasional Shangri-La Dialogue di Singapura, Ahad. Sikap Tokyo tersebut muncul di tengah meningkatnya rivalitas kawasan yang melibatkan China, Amerika Serikat, dan sejumlah negara sekutu di Indo-Pasifik.
- Pemburu Siluman vs Petarung Udara, Apa yang Terjadi Jika Su-35 Rusia Bertemu F-35 AS?
- Rusia Vs Ukraina Rontokkan Pertahanan Udara, Inggris: Kembali ke Kompetisi dan Risiko
- Hegseth Semprot NATO: Kami Butuh Mitra, Bukan Negara yang Bergantung pada AS
Koizumi mengatakan lingkungan keamanan regional kini semakin kompleks. Selain ketegangan militer yang meningkat, negara-negara juga menghadapi persaingan baru di bidang siber, antariksa, teknologi, dan informasi.
"Batas antara masa damai dan situasi darurat semakin tidak jelas," kata Koizumi pada Ahad (31/5/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Di tengah situasi tersebut, Jepang mempercepat modernisasi sektor pertahanannya. Tokyo berencana merevisi dokumen-dokumen utama keamanan nasional pada akhir tahun ini sekaligus meningkatkan investasi pada kecerdasan buatan, sistem tanpa awak, kemampuan siber, dan teknologi antariksa.
Langkah tersebut menjadi bagian dari perubahan besar dalam kebijakan keamanan Jepang yang selama puluhan tahun dikenal lebih berhati-hati dalam urusan militer pasca-Perang Dunia II. Namun, meningkatnya ketegangan di kawasan membuat Tokyo menilai penguatan pertahanan tidak lagi dapat ditunda.
Koizumi secara terbuka menanggapi kritik Beijing yang menuduh Jepang sedang bergerak menuju "militerisme baru".
"Ada sebuah negara yang memiliki persenjataan nuklir dalam jumlah besar dan pesawat pengebom strategis. Jepang tidak memiliki senjata semacam itu. Namun, Jepang justru dicap sebagai militerisme baru. Bukankah itu aneh?" kata Koizumi.
Ia menegaskan reputasi Jepang sebagai negara yang mencintai perdamaian sejak berakhirnya Perang Dunia II tidak akan dirusak oleh apa yang disebutnya sebagai tuduhan palsu.
Meski demikian, Koizumi juga mengingatkan bahwa pembangunan militer yang tidak transparan berpotensi memicu ketidakpercayaan dan salah perhitungan yang berbahaya. Karena itu, Jepang berjanji menjalankan modernisasi pertahanannya dengan tingkat transparansi yang tinggi.
Di balik perdebatan tersebut, hubungan Tokyo dan Beijing memang tengah berada dalam fase yang tidak mudah. Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu mengisyaratkan Jepang dapat memberikan dukungan kepada Amerika Serikat apabila China menyerang Taiwan.
Isu Taiwan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam hubungan kedua negara. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mewujudkan reunifikasi. Sebaliknya, banyak negara di kawasan khawatir konflik di Selat Taiwan dapat memicu krisis keamanan yang lebih luas di Asia.



