Pantau - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mempercepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata sebagai upaya meningkatkan kualitas pariwisata nasional dan daya saing destinasi wisata berbasis masyarakat.
Hingga akhir Mei 2026, kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal yang diterbitkan di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan capaian tersebut saat meninjau penyerahan sertifikasi halal di Desa Wisata Jatimulyo.
Widiyanti mengatakan, "Kolaborasi ini telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia."
Menurut Kemenpar, program akselerasi sertifikasi halal menjadi langkah konkret untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, inklusif, aman, dan nyaman bagi wisatawan.
Program Diperluas ke 1.500 Desa WisataKerja sama antara Kemenpar dan BPJPH mulai dirintis sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata.
Setelah menunjukkan hasil positif, program tersebut diperluas secara signifikan sejak akhir 2025 hingga menjangkau 1.500 desa wisata di berbagai daerah.
Di Desa Wisata Jatimulyo, sebanyak 123 pelaku usaha telah memperoleh sertifikasi halal.
Sementara itu, total 139 produk UMKM di desa tersebut telah mengantongi sertifikat halal per 30 Mei 2026.
Menurut Widiyanti, sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas produk UMKM.
Kepemilikan sertifikat halal dinilai mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap produk lokal yang ditawarkan di destinasi wisata.
Dorong Daya Saing dan Kesejahteraan MasyarakatKemenpar berharap program tersebut dapat memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat desa wisata melalui penguatan UMKM lokal.
Widiyanti mengatakan, "Ke depan, sinergi lintas sektor ini akan terus diperkuat agar desa-desa wisata di Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat luas."
Kemenpar juga menyampaikan apresiasi kepada BPJPH, pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan para pelaku UMKM yang mendukung pelaksanaan program tersebut.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menilai sertifikasi halal memberikan jaminan dan rasa aman bagi wisatawan terhadap produk makanan yang disajikan.
Agung mengatakan, "Ini akan banyak nanti menimbulkan kepercayaan dan kelangsungan banyaknya wisatawan yang akan hadir ke destinasi-destinasi wisata di Kulon Progo dan DIY."
Program akselerasi sertifikasi halal di desa wisata diharapkan mampu memperkuat ekosistem pariwisata nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis desa wisata.
