MEKKAH, KOMPAS.com - Persiapan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi sudah mulai dibahas meski pelaksanaan musim haji tahun ini belum usai.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini tancap gas menyusun strategi usai menerima paparan kerangka jadwal dari Pemerintah Arab Saudi.
Langkah ini diambil usai pertemuan antara delegasi Indonesia dengan otoritas Arab Saudi pada Jumat (29/5/2026).
Dalam agenda tersebut, Saudi membeberkan sejumlah tenggat waktu krusial dan ketentuan umum yang wajib dipenuhi oleh negara-negara pengirim jemaah.
Baca juga: Jumlah Jemaah Haji 2026 yang Wafat Turun Tajam, Manajemen Disebut Makin Baik
Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan menyampaikan bahwa tahap persiapan untuk tahun depan telah resmi dimulai.
"Arab Saudi sudah menyampaikan gambaran awal terkait penyelenggaraan haji tahun depan, termasuk tahapan dan timeline yang harus menjadi perhatian seluruh negara peserta haji," ujar Gus Irfan, pada Sabtu (30/5/2026) malam.
Berkaca pada penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah menyadari betul bahwa perencanaan yang matang sejak awal sangat berdampak pada kualitas layanan jemaah.
Oleh sebab itu, tradisi lama di mana persiapan baru dimulai setelah seluruh rangkaian operasional haji selesai, kini mulai ditinggalkan.
Kemenhaj akan segera menggandeng DPR RI untuk menindaklanjuti informasi dari Saudi.
Sinkronisasi yang lebih cepat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dinilai sangat vital untuk mengamankan kebutuhan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga penempatan petugas.
Baca juga: Fase Puncak Haji Tuntas, Wamenhaj Janji Akan Lakukan Evaluasi
"Kami akan menyesuaikan seluruh proses persiapan dengan jadwal yang sudah ditetapkan Arab Saudi sehingga berbagai kebutuhan dapat dipenuhi tepat waktu," katanya.
Fokus evaluasi layanan puncak hajiSembari merancang program untuk 2027, kementerian juga tengah menginventarisasi masukan dan catatan evaluasi dari musim haji 2026 yang masih berjalan.
Gus Irfan mengakui bahwa penyempurnaan layanan masih dibutuhkan, terutama pada fase krusial puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Evaluasi teknis tersebut menyoroti tata kelola layanan syarikah, skema pergerakan jemaah, kelayakan tenda, hingga pelaksanaan mabit.
Nantinya, hasil pemantauan ini akan digodok lebih lanjut oleh direktorat terkait sebagai landasan kebijakan tahun depan.
Baca juga: Seluruh Jemaah Haji Indonesia Tinggalkan Mina, Kemenhaj Siapkan Haji 2027
"Kami meminta seluruh jajaran untuk terus melakukan perbaikan. Setiap catatan yang muncul selama penyelenggaraan tahun ini akan menjadi bahan pembelajaran agar layanan kepada jemaah semakin baik pada tahun-tahun mendatang," ujar dia.
Dengan persiapan dan evaluasi yang berjalan beriringan, diharapkan layanan bagi para tamu Allah pada tahun 2027 mendatang dapat terselenggara dengan jauh lebih optimal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
