Surabaya (beritajatim.com) – Di tengah harapan jutaan umat Islam terhadap pelayanan haji yang lebih baik, penyelenggaraan haji 2026 mendapatkan beberapa kritik membangun.
Sejumlah pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) menilai berbagai kebijakan yang diterapkan Kementerian Haji masih ada pelayanan yang perlu diperbaiki di lapangan, mulai dari persoalan penempatan jemaah hingga lemahnya koordinasi dengan mitra penyelenggara.
Sorotan mengarah kepada Wakil Menteri Haji Daniel Azhar Simanjuntak.
Mewakili sejumlah pengurus KBIH, Gus Adzim melontarkan kritik terhadap kebijakan Kementerian Haji yang dinilai minim koordinasi dengan para mitra penyelenggara di lapangan.
Ia menegaskan, berbagai keputusan strategis kerap diambil secara sepihak tanpa melibatkan KBIH yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendampingi jemaah.
Ironisnya, ketika muncul berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji, KBIH justru sering dijadikan pihak yang disalahkan.
Padahal, menurut Gus Adzim, ruang komunikasi dan partisipasi KBIH dalam proses perumusan kebijakan sangat terbatas, sehingga banyak kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami sering diminta bertanggung jawab atas persoalan yang sejak awal tidak pernah kami diajak membahas maupun memutuskan,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya kepada media, Minggu (31/5/2026).
Selain itu, Gus Adzim juga menyoroti kualitas sebagian petugas haji yang bertugas di lapangan. Ia menilai masih terdapat petugas yang belum memiliki pemahaman memadai terkait aspek pelayanan dan pendampingan ibadah jemaah.
“Kami berharap petugas yang ditugaskan benar-benar memiliki kompetensi yang memadai, baik dari sisi pelayanan maupun pemahaman keagamaan, sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada jemaah,” ujar Gus Adzim
KBIH juga menyoroti persoalan akomodasi jemaah di Mina. Menurut mereka, terdapat sejumlah jemaah yang mengalami kesulitan mendapatkan tempat istirahat yang layak akibat kepadatan dan persoalan teknis di lapangan.
“Kami melihat masih ada jemaah yang mengalami kesulitan terkait penempatan di tenda Mina. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang pada penyelenggaraan haji berikutnya,” ujarnya.
“Kami berharap seluruh kebijakan yang diambil berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Melalui pernyataan tersebut, KBIH mendorong Kementerian Haji untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026, termasuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan jemaah pada musim haji mendatang. (tok/aje)
