EtIndonesia.com. Lembaga pemikir (think tank) Kanada, Montreal Institute for Global Security (MIGS), pada 27 Mei merilis sebuah laporan berjudul “Melindungi G7: Menghadapi Operasi Intervensi Beijing”. Laporan tersebut menyatakan bahwa Departemen Kerja Front Persatuan Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah menerapkan strategi intervensi yang bersifat “sistematis” di negara-negara anggota G-7.
Laporan itu membahas bagaimana PKT, melalui Departemen Kerja Front Persatuan serta jaringan luas organisasi afiliasi dan lembaga perantara yang beroperasi di bidang politik, ekonomi, akademik, media, dan masyarakat, menjalankan berbagai pola kegiatan di Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.
Kegiatan tersebut mencakup pendekatan terhadap kalangan elite, mobilisasi diaspora Tionghoa, pengaruh terhadap media, represi lintas negara, serta keterlibatan ekonomi yang bersifat strategis.
Lembaga pemikir (think tank) Kanada, Montreal Institute for Global Security (MIGS)Menurut statistik dalam laporan tersebut, Departemen Kerja Front Persatuan PKT telah membangun jaringan yang terdiri atas lebih dari 2.000 organisasi, dengan lebih dari 900 di antaranya berada di Amerika Serikat. Sejumlah entitas tersebut mencakup asosiasi profesi, kelompok mahasiswa, organisasi kebudayaan, dan platform media.
PKT disebut berupaya memanfaatkan keterbukaan masyarakat demokratis untuk menjalankan berbagai aktivitas, seperti memengaruhi pemilu, memanipulasi opini publik, menganiaya pembangkang yang hidup di pengasingan, hingga mencuri rahasia industri. Hal ini dinilai menimbulkan tantangan bersama terhadap tata kelola demokrasi, kedaulatan negara, dan integritas ruang debat publik di negara-negara G7.
Laporan tersebut juga merekomendasikan agar negara-negara terkait mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menghadapi berbagai bentuk intervensi tersebut.
PKT Keluarkan Aturan Baru untuk Memperketat Pengawasan Jenderal, Pakar: Isyarat Penangkapan BaruSetelah konflik internal di kalangan petinggi militer PKT semakin memanas, Komisi Militer Pusat PKT pada 27 Mei mengeluarkan 26 aturan baru yang ditujukan kepada pejabat senior militer. Aturan tersebut menekankan pengawasan ketat terhadap para komandan utama dan peningkatan pengawasan terhadap pimpinan inti, serta mengklaim akan menegakkan “aturan besi”.
Sejak Juli 2023, militer yang direformasi dan dibangun langsung oleh Xi Jinping telah mengalami gelombang pembersihan besar-besaran.
Hingga 24 Januari lalu, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat PKT Zhang Youxia dan anggota Komisi Militer Pusat Liu Zhenli dilaporkan tumbang secara bersamaan. Akibatnya, dalam komisi militer saat ini hanya tersisa Ketua Komisi Militer Pusat Xi Jinping dan Wakil Ketua Zhang Shengmin. Beberapa media luar negeri bahkan menggambarkan Komisi Militer Pusat PKT saat ini sebagai institusi yang pada dasarnya telah mengalami kehancuran.
Aturan baru tersebut hanya diumumkan dalam bentuk ringkasan oleh media resmi Partai. Isinya mencakup tujuh aspek utama dengan total 26 ketentuan, termasuk “pengawasan ketat terhadap komandan utama sebagai teladan”, “penguatan kepemimpinan kolektif komite partai”, serta “mempertahankan prinsip partai dalam mengelola dan memilih kader”.
Para analis menilai bahwa penerbitan aturan baru ini menunjukkan bahwa gelombang pembersihan di lingkungan militer belum berakhir.
Peneliti senior dari Institute for National Defense and Security Research, Shen Mingshi, mengatakan bahwa berbagai slogan yang tercantum dalam dokumen resmi tersebut tidak benar-benar mampu mengendalikan para jenderal saat ini.
Menurutnya, terlalu banyak aturan justru dapat membuat banyak orang memilih bersikap pasif, dengan pola pikir “lebih sedikit bertindak, lebih sedikit kesalahan; semakin banyak bertindak, semakin banyak kesalahan.”
Sementara itu, pengamat senior politik dan militer Mark berpendapat bahwa penerapan aturan terbaru untuk mengawasi para jenderal berpangkat tinggi kemungkinan merupakan pertanda bahwa menjelang Sidang Pleno Kelima atau Kongres Nasional PKT ke-21, akan ada gelombang penangkapan baru terhadap sejumlah petinggi militer.
Sumber : NTDTV.com
