Bisnis.com, JAKARTA - Rencana mengaktifkan kembali penerbangan komersial bermesin jet di Bandara Husein Sastranegara Bandung memunculkan dilema baru dalam pengembangan transportasi di Jawa Barat.
Di satu sisi, kebijakan tersebut berpotensi mendongkrak kembali aktivitas ekonomi dan pariwisata Kota Bandung. Namun di sisi lain, langkah itu dapat menjadi ujian bagi keberlanjutan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang selama ini diproyeksikan sebagai gerbang utama transportasi udara provinsi tersebut.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai persoalan ini tidak dapat dilihat semata dari aspek kenyamanan penumpang. Menurutnya, terdapat kepentingan yang lebih besar terkait konsistensi pembangunan infrastruktur dan arah pengembangan wilayah Jawa Barat.
"Bandara Husein memang memberikan kemudahan bagi masyarakat Bandung Raya karena lokasinya berada di pusat kota. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan masa depan Kertajati yang dibangun dengan investasi sangat besar untuk menjadi pusat konektivitas udara Jawa Barat," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).
Dari sisi ekonomi, pengaktifan kembali Husein berpotensi memberikan dampak langsung bagi sektor pariwisata dan jasa di Bandung. Wisatawan domestik maupun mancanegara tidak lagi harus menempuh perjalanan darat menuju Majalengka untuk mengakses penerbangan. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan okupansi hotel, aktivitas restoran, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga pelaku usaha mikro dan kecil yang bergantung pada sektor wisata.
Respons Pemprov JabarPemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu tindak lanjut pemerintah pusat yang berencana mereaktivasi kembali penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
Baca Juga
- Menyambut Peluang di Kertajati, Indonesia Bidik Peran Industri Aviasi Asia
- Kertajati Disiapkan Jadi Pusat Perawatan Hercules, Ini Langkah Pemprov Jabar
- Rencana MRO Hercules di Kertajati, Kemenhub Buka Suara
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, keputusan terkait operasional Bandara Husein sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Ya kita tunggu saja. Ini kan masalah kebijakan. Kami menunggu saja,” katanya, Jumat (29/5/2026).
Reaktivasi Bandara Husein ini muncul setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kota Bandung pada 25 Mei 2026. Reaktivasi ini disebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat untuk memulihkan sektor ekonomi dan pariwisata Kota Bandung yang terdampak setelah seluruh penerbangan komersial dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Selain rute domestik, pemerintah juga tengah mendorong pemulihan sejumlah rute seperti Medan, Surabaya, dan Bali, termasuk penerbangan internasional menuju Singapura dan Kuala Lumpur.
Wacana Jadi Pusat MRO HerculesDi tengah polemik aktivasi Bandara Husein, muncul wacana baru yang muncul dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (19/5/2026). Dalam forum tersebut, Sjafrie mengungkapkan serangkaian komunikasi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait kerja sama pertahanan.
Dia menceritakan pertemuan bilateral empat mata dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam forum Asean Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) tahun 2025. Menurut Sjafrie, pihak Amerika Serikat menyampaikan dukungan terhadap pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia, khususnya karena Indonesia dinilai menganut strategi “defensive active” atau pertahanan aktif yang berorientasi menjaga wilayah dan rakyatnya sendiri.
Dalam penjelasannya, Sjafrie menyebut Amerika Serikat kemudian menawarkan berbagai bentuk kerja sama, mulai dari akses pendidikan dan pelatihan, latihan gabungan, kerja sama intelijen, hingga peluang pengembangan pusat pemeliharaan pesawat Hercules/C-130 di Indonesia.
“Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara Asean, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami,” ujar Sjafrie di hadapan anggota DPR.
Sekadar informasi, pesawat Hercules selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung angkutan militer di banyak negara. Selain digunakan untuk operasi logistik, Hercules juga sering dipakai dalam operasi bantuan kemanusiaan, pengangkutan pasukan, hingga evakuasi bencana.
Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam pengoperasian Hercules. Berdasarkan data TNI AU dan berbagai publikasi pertahanan internasional, Indonesia menjadi salah satu operator terbesar pesawat C-130 di Asia Tenggara. Armada tersebut digunakan untuk mendukung operasi militer, distribusi logistik ke wilayah terpencil, hingga penanganan bencana alam.
Kebutuhan pemeliharaan pesawat jenis ini sangat besar. Menurut data Lockheed Martin sebagai produsen Hercules, lebih dari 2.600 unit C-130 telah dioperasikan di lebih dari 70 negara selama beberapa dekade terakhir. Biaya maintenance dan overhaul pesawat militer strategis seperti Hercules juga sangat tinggi dan membutuhkan fasilitas teknis khusus.
Oleh karena itu, apabila Indonesia benar-benar menjadi pusat MRO Hercules regional, maka posisi strategis Indonesia dalam rantai industri pertahanan global berpotensi meningkat signifikan.
