Beijing: Militer dan penjaga pantai Tiongkok menggelar patroli di sekitar wilayah sengketa Laut China Selatan pada Minggu, 31 Mei 2026, sehari setelah Filipina menyatakan masih menghadapi ancaman serius dari Beijing.
Dikutip dari AsiaOne, Senin, 1 Juni 2026, patroli dilakukan di sekitar Scarborough Shoal, kawasan yang menjadi salah satu titik sengketa paling panas antara Tiongkok dan Filipina terkait klaim kedaulatan dan hak penangkapan ikan.
Sebelumnya, Filipina dan Amerika Serikat menggelar latihan maritim selama lima hari di wilayah perairan yang sama.
Militer Filipina menyebut latihan yang berlangsung dari Selasa hingga Sabtu itu bertujuan memperkuat interoperabilitas militer, kesadaran maritim, dan dukungan terhadap tatanan berbasis aturan di laut.
Latihan tersebut mencakup simulasi visit-board-search-and-seizure dan menjadi latihan gabungan ketiga Filipina-AS tahun ini di kawasan Scarborough Shoal.
Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mengatakan unit angkatan laut dan udara mereka menggelar patroli kesiapan tempur di “wilayah laut dan udara teritorial” atol tersebut beserta kawasan sekitarnya.
“Patroli seperti ini merupakan langkah efektif untuk menghadapi berbagai pelanggaran hak dan tindakan provokatif,” demikian pernyataan PLA di platform WeChat.
Tiongkok tidak menyebut negara tertentu dalam pernyataannya. Ancaman Serius Tiongkok Sementara itu, penjaga pantai Tiongkok menyatakan telah melakukan patroli penegakan hukum di sekitar Scarborough Shoal dan menangani kapal-kapal yang disebut melakukan “aktivitas pelanggaran hak secara ilegal."
Di sela forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengatakan Manila masih berada di bawah “ancaman serius” dari Tiongkok, baik secara teritorial maupun politik.
“Kami tidak punya pilihan selain tetap tangguh dan melawan agresi Tiongkok,” kata Teodoro kepada Reuters.
Ketegangan antara Filipina dan Tiongkok di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir beberapa kali memicu bentrokan kapal dan cedera personel.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan melalui peta “nine-dash line” yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia.
Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan klaim Tiongkok tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional, namun Beijing menolak putusan itu.
Taiwan juga memiliki klaim yang sebagian besar serupa dengan Tiongkok di Laut China Selatan.
Baca juga: Tiongkok Usir Kapal Perang Belanda di Wilayah Sengketa Laut China Selatan




