Jakarta, VIVA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026.
Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PDIP dari sejumlah daerah, pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP se-DKI Jakarta serta anggota Satgas PDIP.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan pidato saat acara.
Dalam pidatonya, Hasto menegaskan kembali pentingnya memandang Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.
"Pancasila mengandung suatu tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan," kata Hasto.
Hasto mengkritik adanya pergeseran arah bangsa dari cetak biru pembangunan yang pernah dirancang oleh para pendiri bangsa, terutama terkait kemandirian ekonomi dan posisi Indonesia di kancah global.
Hasto memaparkan bahwa Pancasila pada era Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dipahami secara luas sebagai gagasan kolektif yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di mata dunia. Dia mengingatkan hal demikian sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai cita-cita besar tersebut.
"Dalam visi geopolitik Bung Karno, Indonesia harus dipimpin oleh ide, yakni suatu tekad untuk menjadi negara terkuat di Samudra Indonesia dan menjadi pintu gerbang masa depan dunia di Samudra Pasifik," katanya.
Untuk menopang visi global ini, Hasto menjelaskan bahwa pembangunan masa lalu berbasis pada riset ilmiah dan penguasaan ilmu pengetahuan yang menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat peradaban (City of Intellect), khususnya dalam mengelola kekayaan kelautan di kawasan Indonesia Timur.
Namun, Hasto menyayangkan bahwa arah strategis tersebut kini telah mengalami pergeseran. Hasto melontarkan pertanyaan kritis terkait independensi sikap politik luar negeri Indonesia saat ini.
"Banyak yang mempertanyakan misalnya, apakah politik luar negeri Indonesia masih bebas aktif? Ataukah sudah tunduk pada hegemoni negara adidaya? Apakah partisipasi rakyat yang bersifat organik dalam kegiatan perekonomian nasional masih diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang, atau setiap kebijakan muncul dan ditentukan dari atas," ujarnya.
