Abdul Kharis Almasyhari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mengingatkan agar tidak ada narasi yang menggiring opini terkait swasembada pangan yang tengah diupayakan pemerintah dan petani untuk memperkuat ketahanan nasional, mustahil dicapai.
Menurut Kharis, di tengah berbagai indikator pertanian yang menunjukkan tren positif, masyarakat perlu berhati-hati terhadap opini yang menggiring anggapan tersebut.
“Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai,” kata Kharis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/6/2026) yang dikutip laman resmi Kementan.
Ia menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya kritik itu harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan membentuk persepsi yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.
Sebagai pimpinan Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan, Kharis menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pangan merupakan persoalan kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan lebih kuat menghadapi gejolak ekonomi global, tekanan geopolitik, maupun perubahan kondisi internasional.
Kharis mengakui sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi dunia. Namun, tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan nasional.
“Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa narasi berlebihan mengenai ancaman krisis pangan maupun dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan keresahan apabila tidak disampaikan secara proporsional.
“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.
Kharis menambahkan, peningkatan produksi pangan nasional juga harus dibarengi penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani maupun konsumen. “Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, produksi nasional pada 2025 mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat signifikan dibanding sekitar 53 juta ton GKG pada 2024.
Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.
Penguatan produksi juga berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap impor. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.
Selain beras, sejumlah komoditas strategis lain seperti jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.
Kharis juga menyoroti Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga optimisme dan memperkuat kolaborasi dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.
“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” kata Kharis. (bil/iss)
