JAKARTA, DISWAY.ID - Wacana memasukkan Bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah kembali memantik perdebatan publik setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa tersebut di berbagai jenjang pendidikan.
Kebijakan ini dinilai membuka peluang baru, namun sekaligus memunculkan pertanyaan besar soal kesiapan sistem pendidikan nasional.
BACA JUGA:Pemerintah Anugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada 6 Tokoh
Di tengah arus globalisasi, penguasaan bahasa asing memang menjadi kebutuhan strategis. Bahasa Prancis, sebagai salah satu bahasa resmi diplomasi internasional, dinilai mampu memperluas akses generasi muda Indonesia terhadap pendidikan global, kerja sama multilateral, hingga peluang karier lintas negara.
Namun, sejumlah kalangan menilai langkah ini tidak bisa dilakukan secara instan. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa dukungan terhadap peningkatan kompetensi bahasa asing harus diimbangi dengan perencanaan yang matang.
“Kami mendukung penguatan kemampuan bahasa asing peserta didik sebagai bekal menghadapi persaingan global. Namun, implementasi kebijakan perlu jelas, terutama karena penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru berjalan tahun ini,” ujar Hetifah, saat dihubungi Disway.id, Senin, 1 juni 2026.
BACA JUGA:Wamenhaj Sebut Pasca Armuzna Rawan, Petugas Dilarang Mengendur Layani Jemaah
Ia mengingatkan bahwa kesiapan sumber daya menjadi faktor kunci. “Jangan sampai sekolah dibebani kebijakan baru tanpa dukungan tenaga pengajar yang memadai serta sarana pembelajaran yang cukup,” katanya.
Isu ketersediaan guru Bahasa Prancis menjadi sorotan utama. Hingga kini, distribusi dan jumlah tenaga pengajar dinilai belum merata, terutama di daerah. Selain itu, beban belajar siswa juga dikhawatirkan semakin meningkat jika tidak diatur dengan cermat.
Di sisi lain, para pemerhati pendidikan menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang adaptif. Metode pengajaran berbasis percakapan, budaya, musik, hingga pemanfaatan teknologi digital dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional yang menekankan hafalan.
Hetifah menambahkan, keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh jumlah bahasa yang diajarkan, melainkan kualitas pengajaran dan minat siswa.
Karena itu, pemerintah didorong untuk menyusun peta jalan yang realistis, bertahap, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.
"Saat ini, Bahasa Prancis sebenarnya telah diajarkan sebagai mata pelajaran pilihan di sejumlah SMA dan SMK. Tantangannya kini adalah memastikan apakah perluasan kebijakan ini benar-benar menjadi solusi peningkatan kualitas pendidikan, atau justru menambah beban baru bagi sekolah," pungkasnya.
