Puluhan tokoh nasional dari kalangan akademisi, ekonom, pegiat demokrasi, hingga organisasi masyarakat sipil, berkumpul dalam Konferensi Republik bertajuk Meneguhkan Civil Society Pilar Republik di University Club Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (30/5).
Forum ini membahas berbagai persoalan demokrasi, hukum, ekonomi, dan ruang sipil di Indonesia.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Sudirman Said, Yanuar Nugroho, Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Leo Kleden, Wijayanto Samirin, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Chandra Hamzah, Alissa Wahid, Zainal Arifin Mochtar, dan Gita Wirjawan.
Konferensi menghasilkan tiga seruan utama, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan kekuatan sipil di berbagai wilayah.
Peserta juga memberikan mandat kepada Ketua Panitia, yakni Sudirman Said dan Sekretaris Jenderal Yanuar Nugroho untuk menindaklanjuti hasil forum melalui rapat kerja lanjutan.
Sudirman Said mengatakan masyarakat sipil perlu mengambil peran lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dengan membangun hubungan yang lebih terbuka dengan berbagai elemen negara.
“Sudah saatnya kita masuk ke paradigma baru dengan lebih percaya diri. Tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara dan polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti,” ujar Sudirman, Sabtu (30/5).
Yanuar Nugroho menegaskan Konferensi Republik bukan gerakan politik praktis maupun agenda elektoral, melainkan ruang pertukaran gagasan yang lahir dari keresahan masyarakat sipil.
“Ini bukan gerakan politik praktis maupun agenda elektoral. Ini ruang pertukaran gagasan yang dimulai dari Yogyakarta dan harus berkembang ke berbagai kota serta komunitas,” kata Yanuar.
Dalam sesi pleno, para pembicara menyoroti berbagai tantangan kebangsaan, mulai dari representasi politik, ketimpangan ekonomi, pelemahan institusi hukum, hingga fragmentasi sosial.
Jaleswari Pramodhawardani menyebut Indonesia tengah mengalami kemunduran pada sejumlah pilar republik, sementara Andi Widjajanto mengingatkan potensi normalisasi regresi demokrasi jika persoalan tersebut tidak segera diatasi.
Menutup konferensi, Gita Wirjawan menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan layanan publik sebagai fondasi daya saing Indonesia di tengah dinamika global.
Menurutnya, kemajuan bangsa harus ditopang kualitas pendidikan, pengetahuan, serta kemampuan negara menghadirkan barang dan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Panitia menyatakan hasil Konferensi Republik akan ditindaklanjuti dan disebarluaskan ke berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat masyarakat sipil sebagai salah satu pilar republik.
