Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa penurunan angka stunting merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Karena itu, penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta pembangunan kependudukan harus menjadi agenda bersama lintas sektor,” ujarnya dalam keterangan yang dilansir Antara, Senin (1/6/2026).
Khofifah mengingatkan bahwa Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi yang perlu dimanfaatkan secara serius melalui pembangunan manusia berkualitas, dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak semata membahas kuantitas penduduk, melainkan juga mencakup kualitas SDM, mobilitas penduduk, pola pengasuhan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta ketahanan keluarga sebagai pilar pembangunan bangsa.
Ia menyampaikan bahwa arah pembangunan tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. “Ada Asta Cita dan Nawa Bhakti Satya yang harus nyekrup karena ada kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Terkait kualitas SDM, kita perlu sinergi agar bisa dibangun lebih detail dan impresif sehingga kualitas, kuantitas, dan mobilitas bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya penguatan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan SDM sekaligus cerminan kualitas generasi mendatang. “Peningkatan IMM ditentukan oleh penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi stunting sebagai cerminan kualitas layanan kesehatan, pengasuhan, dan efektivitas pembangunan manusia,” ungkapnya.
Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur mencatat tren penurunan yang signifikan, yakni dari 82,56 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2024 menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2025. Capaian ini bahkan telah melampaui target WHO yang menetapkan batas di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Meski demikian, Khofifah meminta agar perhatian terhadap angka kematian ibu dan bayi terus diperkuat, termasuk melalui edukasi mengenai usia perkawinan dan kesehatan reproduksi secara lebih menyeluruh.
Di sisi lain, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Jawa Timur berhasil ditekan dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi terbaik di Pulau Jawa sekaligus peringkat kedua secara nasional dalam penurunan prevalensi stunting. “Kita tetap membangun sinergi dengan semua elemen, terutama posyandu, yang akan menjadi media untuk memastikan intervensi di seluruh kabupaten dan kota berjalan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Shodiqin Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur yang baru dikukuhkan, menyatakan komitmennya untuk mempererat kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan kependudukan. “Kami bersama tim BKKBN Jatim akan melakukan roadshow di dinas-dinas tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” tegasnya.
Senada dengan itu, Mayang Mariana Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, menyatakan bahwa kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan nasional di daerah. Ia menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu penyangga utama pembangunan SDM nasional. “Kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi kebijakan nasional dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya.(ant/iss)
