JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih luas di sektor pendidikan selama era Merdeka Belajar 2019-2024. Kasus tersebut bukan sekadar persoalan pengadaan perangkat, melainkan bagian dari dugaan praktik yang selama ini menggerogoti tata kelola pendidikan nasional.
Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri, menyebut kasus chromebook yang kini ditangani Kejagung hanya sebagian kecil dari persoalan yang terjadi pada era Merdeka Belajar 2019–2024. Menurutnya, terdapat indikasi atau dugaan kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang berlangsung secara sistematis melalui berbagai program pendidikan.
Klaim keberhasilan program pendidikan yang muncul menjelang berakhirnya masa pemerintahan pada 2024 juga ikut disorot. Ia menduga terdapat upaya membangun narasi keberhasilan melalui laporan dan indikator yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program kerap diukur dari tingginya akses platform digital, ramainya percakapan di media sosial, hingga testimoni yang dipilih secara selektif. Belum lagi fenomena 4L (Lu lagi, Lu lagi), di mana seremonial digital hanya menampilkan kelompok elitis yang itu-itu saja.
