JAKARTA, KOMPAS - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyatakan kelompok lanjut usia atau lansia wajib mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak oleh negara. Ini sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi negara serta momentum untuk menghargai semangat, pengabdian, dan kontribusi para lansia dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, hingga kemajuan bangsa.
Sebagai wujud kepedulian bersama, Kementerian Sosial mengusung tema ”Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh” untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 29 Mei 2026.
“Lansia bukan beban pembangunan, tetapi bagian penting dari masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi, serta mendapat pemberdayaan,” kata Saifullah melalui keterangan pers yang diterima Kompas, di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 65,82 Juta jiwa atau 20,31 persen pada 2045. Di saat yang sama, usia harapan hidup masyarakat Indonesia juga semakin panjang, dari sekitar 70 tahun pada 2015, menjadi 72 tahun pada 2024.
Saifullah menyatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian penting pemerintah. Apabila penduduk lansia dapat menjaga kesehatan dan tetap produktif, Indonesia berpotensi untuk meraih bonus demografi kedua, di mana lansia tidak hanya menjadi beban tetapi pendorong pembangunan, menyongsong Indonesia Emas 2045.
Pemerintah, lanjut Saifullah, telah melakukan berbagai program untuk kesejahteraan lansia. Mulai dari operasi katarak, penyaluran Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), pemberian alat bantu dan sarana kamar, pemeriksaan kesehatan gratis, layanan fisioterapi, pemenuhan hak sipil, kampanye sosial, penguatan peran duta lansia, hingga program kewirausahaan bagi lansia.
Dia menegaskan, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) setiap 29 Mei bukan sekadar seremonial tahunan. Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati dengan tema "Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh" di Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama 29-31 Mei 2026, pun mengajak masyarakat untuk melihat lansia bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pembangunan.
"Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama untuk memuliakan para lansia," ucap Saifullah.
Direktur Jenderal Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo menambahkan, pengalaman hidup para lansia bisa menjadi guru. Tangan para lansia masih dapat terus bermanfaat, dan ketulusan doa mereka turut menjaga bangsa.
Karena itu, lansia perlu diberi ruang untuk tetap aktif, sehat, mandiri, dan terlibat dalam kehidupan sosial. Untuk itu, Supomo mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, termasuk lansia.
“Kita senantiasa mengajak bersama-sama masyarakat, untuk perhatian, untuk peduli, dan kasih sayang kepada semua keluarga kita, khususnya lansia,” kata Supomo.
Selain itu, Saifullah juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran. Sebab, data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025 menunjukkan, sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditengarai tidak tepat sasaran.
Namun, dia menegaskan, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pendamping PKH, melainkan karena mereka bekerja berdasarkan data yang tersedia.
"Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran,” ucap Saifullah.
Untuk itu, pembenahan data menjadi penting untuk memastikan keluarga prasejahtera menerima bantuan secara tepat sasaran, termasuk lansia. Keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan.
Operator data desa memegang peran strategis dalam memastikan kondisi masyarakat tercatat sesuai keadaan sebenarnya. Proses pendataan harus dimulai dari tingkat RT, RW, musyawarah desa dan kelurahan sebelum kemudian dimasukkan ke dalam DTSEN oleh operator data desa.
"Untuk itulah saya ingin menyatakan kebulatan tekad bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” katanya.
Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN, Kemensos menyiapkan pembaruan data, melalui jalur formal dan partisipatif. Pada jalur formal, masyarakat dapat melapor ke RT/RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, atau dinas sosial.
Usulan dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan ground check atau verifikasi oleh pendamping PKH dan dinas sosial, lalu ditetapkan kepala daerah. Masyarakat dapat menyampaikan usul atau sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, pemutakhiran DTSEN terus dilakukan supaya bansos tepat sasaran. Rekonsiliasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap tiga bulan juga terus dilakukan.
Menurut Amalia, mulai triwulan II 2025, hasil pemutakhiran DTSEN telah dijadikan acuan penyaluran bansos. "DTSEN terkini versi April 2026 terdapat 289 juta individu, yang NIK-nya (nomor induk kependudukan) sudah tunggal. Dari situ kami bisa membentuk keluarga berbasis kartu keluarga. Sehingga ada 95,3 juta kartu keluarga di dalam DTSEN yang sudah pasti unik, tidak ada duplikasi dan tidak kosong,” kata Amalia.
