REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut penurunan harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) komoditas emas pada periode pertama Juni 2026 dipengaruhi meningkatnya minat investor terhadap instrumen keuangan berbasis imbal hasil. Berdasarkan keterangan Kemendag di Jakarta, Senin (1/6/2026), HPE emas turun 1,43 persen menjadi 148.396,49 dolar AS per kilogram dari 150.555,29 dolar AS per kilogram pada periode kedua Mei 2026. Sementara itu, HR emas juga turun menjadi 4.615,65 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.682,80 dolar AS per t oz.
"Selama proses pengumpulan data, harga emas terkoreksi sebesar 1,43 persen. Selain dipengaruhi pergeseran preferensi investor ke instrumen berbasis imbal hasil, pasar emas memasuki fase konsolidasi yang mendorong terjadinya aksi ambil untung (profit-taking)," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana.
Baca Juga
Harga Emas Antam dan Pegadaian Hari Ini 1 Juni 2026 Stabil
Harga Emas Antam Naik Rp 25.000, Kini Tembus Rp 2,799 Juta per Gram
Pelindo: Pertumbuhan Arus Peti Kemas Internasional Tembus 11 Persen
Ia menambahkan, pergerakan harga emas internasional juga dipengaruhi arah kebijakan moneter global dan prospek ekonomi dunia.
Ketentuan HPE dan HR ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1416 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar yang berlaku untuk periode 1–14 Juni 2026.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Penetapan HPE dan HR emas didasarkan pada data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada perkembangan harga di pasar internasional. Sementara itu, harga emas mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).
Penetapan HPE dan HR emas dilakukan melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan data, informasi, serta perkembangan pasar terkini yang dianalisis bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.
