Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons kritik terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dengan menegaskan bahwa diplomasi harus diukur dari hasil konkret yang dirasakan masyarakat, bukan semata frekuensi perjalanan atau aspek seremonial.
Melalui keterangan yang diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6/2026), Teddy menyebut kritik dan masukan terhadap pemerintah merupakan hal yang penting.
Namun, menurutnya, berbagai capaian diplomasi yang telah diraih Indonesia dalam satu setengah tahun terakhir tidak boleh diabaikan.
“Bicara diplomasi berarti bicara hasil. Manfaat nyata bagi bangsa. Kritik dan masukan itu penting. Ruang untuk kritik dan masukan selalu terbuka. Tetapi jangan mengaburkan fakta dari mereka yang sedang bekerja,” ujar Teddy.
Secara khusus, Teddy menanggapi sejumlah masukan yang sebelumnya disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Ia menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan, namun merasa perlu meluruskan sejumlah hal.
Terkait biaya perjalanan luar negeri Presiden, Teddy menegaskan bahwa setiap biaya yang melampaui anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
Baca Juga
- Prabowo Terima Kunjungan Wakil Perdana Menteri Qatar Sheikh Saoud, Bahas Apa?
- Prabowo: Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan Kalau Indonesia Didera Kesulitan
- Prabowo Paparkan Strategi Transformasi Bangsa, Ini Poin-Poinnya
Dia juga membantah anggapan bahwa rombongan Presiden saat melakukan kunjungan luar negeri terlalu besar. Menurutnya, jumlah delegasi saat ini telah dipangkas lebih dari separuh dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
“Kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal,” katanya.
Mengenai jadwal kunjungan internasional, Teddy mengatakan dinamika geopolitik global yang terus berubah membuat diplomasi tidak selalu bisa direncanakan jauh-jauh hari.
Selain agenda tahunan, terdapat pula agenda yang bersifat mendesak sesuai kebutuhan nasional maupun perkembangan internasional.
Dia menilai tingginya frekuensi pertemuan Presiden dengan para pemimpin dunia dalam 1,5 tahun terakhir tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang sedang menghadapi berbagai krisis dan konflik, mulai dari perang di Ukraina hingga ketegangan yang melibatkan kawasan Timur Tengah.
Menurut Teddy, hubungan personal antarpemimpin negara menjadi bagian penting dalam diplomasi modern karena dapat menjadi modal strategis ketika Indonesia membutuhkan dukungan internasional pada masa mendatang.
“Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi,” ujarnya.
Tujuh Hasil Diplomasi Prabowo
Dalam penjelasannya, Teddy memaparkan sejumlah capaian yang disebut sebagai hasil nyata diplomasi pemerintahan Prabowo.
Pertama, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS yang menurutnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk menjaga pasokan energi dan pangan.
Kedua, tercapainya kesepakatan tarif nol persen dengan kawasan Uni Eropa yang disebut sebagai hasil penyelesaian proses negosiasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Ketiga, masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun dalam 1,5 tahun terakhir. Teddy juga menyoroti hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menghasilkan komitmen bisnis mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun.
Keempat, penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya.
Kelima, kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, termasuk keberadaan kawasan perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi yang menurutnya menjadi capaian diplomasi penting.
Keenam, keterlibatan aktif Indonesia dalam isu Palestina melalui pengiriman bantuan logistik udara, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia.
Ketujuh, keberhasilan diplomasi pemerintah dalam memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.
“Yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan,” kata Teddy.
Diversifikasi Mitra Investasi
Di tengah sorotan terhadap kunjungan luar negeri Presiden, sejumlah pengamat juga melihat adanya upaya pemerintah memperluas sumber investasi asing agar tidak hanya bergantung pada negara-negara tradisional di Asia.
Selama ini, investasi asing yang masuk ke Indonesia masih didominasi oleh Singapura, China, dan Hong Kong. Pada kuartal I/2026, realisasi investasi dari Singapura tercatat mencapai US$4,6 miliar, disusul Hong Kong sebesar US$2,7 miliar dan China sekitar US$2,2 miliar.
Investasi China terutama mengalir ke sektor infrastruktur, hilirisasi mineral, dan industri pengolahan sumber daya alam.
Dalam konteks tersebut, kunjungan kenegaraan Prabowo ke Jepang, Korea Selatan, dan Prancis dipandang sebagai bagian dari strategi diversifikasi mitra investasi menuju kawasan Eropa dan Asia Timur.
Dari Jepang dan Korea Selatan, pemerintah mengumumkan komitmen bisnis senilai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun yang mencakup sektor energi, ekonomi digital, industri masa depan, hingga proyek hilirisasi.
Sementara itu, kunjungan terbaru ke Prancis menghasilkan kesepakatan komersial baru senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp61 triliun. Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama di bidang energi, perdagangan, pertahanan, pendidikan, dan pengembangan mineral kritis.
Pembentukan France-Indonesia High Level Business Council juga ditujukan untuk mengawal implementasi berbagai nota kesepahaman dan investasi yang telah disepakati kedua negara.
“Yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan, maupun tidak dipublikasikan, karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan,” tutur Teddy.
Realisasi Investasi Lampaui Target
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target pemerintah sebesar Rp1.905,6 triliun. Nilai tersebut tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total tersebut, investasi asing (PMA) berkontribusi Rp900,9 triliun atau 46,6 persen, sedangkan investasi domestik (PMDN) mencapai Rp1.030,3 triliun atau 53,4 persen. Realisasi investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja sepanjang 2025.
BKPM mencatat kontribusi sektor hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasional, meningkat 43,3 persen secara tahunan. Adapun lima daerah tujuan investasi terbesar adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Tengah.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa aktivitas diplomasi ekonomi yang dilakukan dalam berbagai kunjungan luar negeri telah berkontribusi terhadap arus investasi dan penguatan fondasi ekonomi nasional.
