Jakarta, VIVA – Kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, mendapat respons dari Partai Gerindra.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan pihaknya menghargai pandangan yang disampaikan Dino. Menurutnya, kritik dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Namun demikian, Bahtra menilai usulan agar komunikasi antar kepala negara cukup dilakukan melalui telepon atau Zoom, sebagaimana dianjurkan oleh Dino Patti Djalal, tidak sepenuhnya tepat.
Bahtra menegaskan diplomasi presiden memiliki dimensi yang tidak bisa digantikan oleh komunikasi jarak jauh.
“Dalam demokrasi, kritik merupakan hal yang wajar dan penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap pemerintah,” ujar Bahtra kepada tvOnenews, Senin, 1 Juni 2026.
“Diplomasi Presiden tidak bisa digantikan Zoom atau telepon. Kami kurang sependapat jika diplomasi tingkat kepala negara disederhanakan menjadi cukup melalui Zoom atau telepon,” jelasnya.
- TVR Parlemen
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, hubungan antarnegara dibangun melalui kepercayaan yang lahir dari komunikasi langsung.
Terlebih, berbagai negosiasi strategis dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara tatap muka antara para pemimpin negara.
“Selama ini, komunikasi dengan kepala negara sahabat, ada juga yang dilakukan secara online,” jelasnya.
Sebelumnya, kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis pada Mei 2026 menjadi sorotan publik karena dinilai berlangsung secara mendadak dan terkesan tidak direncanakan jauh hari.
Perhatian tersebut muncul karena Prabowo sebelumnya telah dua kali berkunjung ke Prancis pada Januari dan April 2026 untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron.
Menanggapi hal itu, Dino mengusulkan agar frekuensi perjalanan dinas Presiden ke luar negeri dikurangi guna menekan pengeluaran negara.
“Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ungkapnya melalui video, Sabtu (30/5/2026).
Ia juga menyarankan agar komunikasi dengan para pemimpin dunia lebih banyak memanfaatkan telepon maupun video call.
Menurut Dino, langkah tersebut dapat menghemat anggaran sekaligus waktu. Ia menilai substansi pertemuan antar kepala negara umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sedangkan sisanya diisi agenda seremonial.
