Jakarta: Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa segala bentuk biaya tambahan dalam rangkaian perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya ditanggung secara pribadi oleh Kepala Negara. Penegasan ini disampaikan guna meluruskan berbagai isu dan spekulasi yang berkembang terkait pembiayaan kunjungan kerja kepresidenan tersebut.
"Masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi, segala kelebihan biaya (biaya tambahan) dari yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy melalui unggahan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 1 Juni 2026.
Baca Juga :
Prabowo: Pancasila Jadi Pegangan Kokoh Hadapi Konflik GlobalMelalui keterangan tersebut, Teddy mengklarifikasi sekaligus menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang sempat dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal. Sebelumnya, Dino sempat menyoroti lawatan luar negeri Presiden yang dinilai menghabiskan anggaran besar melalui sebuah video di akun media sosial pribadinya.
Teddy meluruskan bahwa manajemen anggaran kunjungan kenegaraan di era pemerintahan saat ini justru dilakukan secara ketat. Termasuk dengan memangkas jumlah anggota delegasi yang ikut berangkat.
"Jadi, kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," kata Teddy.
Lebih lanjut, Teddy memaparkan bahwa safari politik Kepala Negara ke berbagai negara sahabat mengemban misi krusial, salah satunya untuk memperkuat jembatan diplomasi antarpemimpin dunia. Langkah strategis ini dinilai sangat penting dalam menghadapi eskalasi dinamika global yang kian memanas, mulai dari konflik berkepanjangan di Ukraina hingga krisis geopolitik di Timur Tengah.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjawab pertanyaan wartawan di ruang media, di kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU/am.
Hubungan bilateral yang solid ini terbukti membawa dampak instan yang menguntungkan bagi stabilitas domestik. Di antaranya adalah jaminan pasokan stok bahan bakar minyak (BBM) yang tetap aman, terjaganya harga subsidi BBM agar tidak melonjak, hingga kepastian ketahanan persediaan pangan nasional.
Di samping itu, Teddy juga menyoroti progres positif dari implementasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kerja sama kakap tersebut ditargetkan mulai berlaku efektif pada 2027 mendatang, yang akan menguntungkan Indonesia lewat pemberlakuan tarif nol persen bagi komoditas ekspor unggulan tanah air.
